Items where Subject is "K Law > KZ Law of Nations"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | E | F | H | I | K | M | N | R | S | T | Y | Z
Number of items at this level: 47.

A

Abdul Azis, . (2016) Keabsahan Status Tersangka Dalam Putusan Praperadilan Berdasarkan Penetapan Teori Kepastian Hukum Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/Puu-Xii/2014). Masters thesis, Universitas Pamulang.

Achmad Arafat, . (2016) Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Banten Dihubungkan dengan Pasal 77 undang-undang no 17 tahun 2014 tentang susunan dan kedudukan DPRD dikaitkan dengan pelaksanaan pengawasan bandara internasional soekarno hatta dan proses pemberian ganti rugi terhadap pengadaan tanah bagi pengembang bandara. Masters thesis, Universitas Pamulang.

Aditya Prima Danny, . (2015) Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Pidana Indonesia Dan Konsep Penanggulangannya. Masters thesis, Universitas Pamulang.

Ahmad Nurhakim, . (2016) Peran Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Desa Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Pendayagunaan Aset Desa Yang Mandiri Dan Berwibawa Sesuai Undang-Undang Ri Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Studi Pada Kantor Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor). Masters thesis, Universitas Pamulang.

Akbar Razak, . (2016) Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Outsourcing Cv. Nusa Indah Lestari Di Kantor Kementerian Pertahanan Ri Jl. Medan Merdeka 13-14 Jakarta. Masters thesis, Universitas Pamulang.

Arif Hidayat, . (2016) Pengebirian (Castration) Sebagai Upaya Alternatif Perlindungan Anak Dari Kekerasan Pelaku Pedofil Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Masters thesis, Universitas Pamulang.

Arry Marty, . (2017) Penerapan restitusi terhadap korban tindak Pidana perdagangan orang dikaitkan dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana orang dan undang- Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban (analisis putusan pengadilan negeri jakarta selatan no. 609/pid.sus/2013/pn.jkt.sel.). Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

B

Bima Guntara, . (2017) Legitimasi Penyebaran Informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 310 Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Masters thesis, Universitas Pamulang.

Budi Yuwono, . (2017) Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online Dihubungkan Dengan Pasal 296 Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Sosiologis Tindak Piana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya). Masters thesis, Universitas Pamulang.

Budiman Muhammad, . (2016) Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai Pelaksana Apbd Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Masters thesis, Universitas Pamulang.

D

David Krisbyantoro, . (2017) Penyelesaian Hutang Piutang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Sesuai Pasal 222 S/D Pasal 294 Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Masters thesis, Universitas Pamulang.

Dian Megasari, . (2015) Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Atm Dari Resiko Kerugian Ditinjau Dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Masters thesis, Universitas Pamulang.

E

Eka Fransiska Puspitawati, . (2017) Kajian Teoritis Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Studi Kasus Pada Sd Islam Plus Daarus Salaam, Pondok Aren – Tangerang Selatan). Masters thesis, Universitas Pamulang.

Endang Prastini, . (2016) Kewenangan dewan perwakilan rakyat daerah dalam mengawasi pelaksanaan otonomi daerah menurut ketentuan pasal 249 ayat 2 undang – undang no.17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat,dewan perwakilan rakyat,dewan perwakilan daerah,dan dewan perwakilan rakyat daerah ( studipada kantor dprd kota tangerang selatan ). Masters thesis, Universitas Pamulang.

F

Fauziah Ramita Latupono, . (2017) Penerapan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Untuk Melindungi Kepentingan Hukum Dan Rasa Keadilan Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Analisis Putusan No. 55/Pdt.G/2016/Pn.Dpk.). Masters thesis, Universitas Pamulang.

H

Hamdan Nurohim, . (2017) Efektifitas Pidana Denda Minimal Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Pada Kantor Kejaksaan Negeri Depok). Masters thesis, Universitas Pamulang.

I

Ika Dharma Citta Rahayu, . (2017) Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Oleh Debitur Dihubungkan Dengan Pasal 1320 Kuhperdata Dan Uu No 4 Tahun 1996 Tentang Uu Hak Tanggungan (Studi Kasus Di Bank Perkreditan Rakyat Magga Jaya Utama Taman Cibodas Kota Tangerang). Masters thesis, Universitas Pamulang.

Imaduddin, . (2017) Kajian Teoritis Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Kekuatan Eksekutorial Ditinjau Dari Kuhperdata Dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Masters thesis, Universitas Pamulang.

Inawati Santini, . (2017) WANPRESTASI PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA AKIBAT KELALAIAN PENYERAHAN BERKAS OLEH MITRA PENANGGUNG SEBAGAI KOLEKTOR PENGAJUAN KLAIM (STUDI KASUS SERTIFIKAT ASURANSI POLIS NOMOR 15.001673. Masters thesis, Universitas Pamulang.

Iriyanti, . (2017) Hak Waris Anak Dalam Kandungan Dihubungkan Dengan Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. Masters thesis, Universitas Pamulang.

Ishak Arries Luitnan, . (2017) Tinjauan Yuridis Perkawinan Adat Suku Helong-Semau Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Masters thesis, Universitas Pamulang.

K

Kardiman, . (2017) Pengawasan Tindak Pidana Kekerasan Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Pasal 54 Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Masters thesis, Universitas Pamulang.

M

M. Amin Elwalad Meuraksa, . (2017) Analisis mediasi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian sewa menyewa di pengadilan negeri tangerang dihubungkan dengan undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ( analisis putusan no. 129/pdt.g/2016/pn.tng ). Masters thesis, Universitas Pamulang.

Matroji, . (2017) Pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada koperasi karyawan permatabank,dihubungkan dengan undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam ( studi kasus koperasi karyawan permatabank bintaro ). Masters thesis, Universitas Pamulang.

Moh. Subiyanto, . (2017) Implementasi Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masters thesis, Universitas Pamulang.

Mohamad Sutoro, . (2015) Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Di Hubungkan Dengan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor:411/Pdt.G/2013/Pa.Clg). Masters thesis, Universitas Pamulang.

Mohammad Anwar, . (2015) PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM MENETAPKAN UPAH MINIMUM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN UPAH BAGI TENAGA KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA. (Study Kasus: Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit / FSPTSK Kota Tangerang). Masters thesis, Universitas Pamulang.

Muhamad Iqbal, . (2017) Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Perdagangan Organ Tubuh Manusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Masters thesis, Universitas Pamulang.

Mukiyidin, . (2016) Analisis Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Masters thesis, Universitas Pamulang.

Muljanto Somadjaja, . (2016) Kajian Teoritis Kedudukan Dan Tanggung Jawab Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Masters thesis, Universitas Pamulang.

Mulki Ulumuddin, . (2017) Pertanggungjawaban pidana pelaku penistaan agama dalam media sosial berdasarkan pasal 156 a kuhp dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ( studi kasus ir. Basuki tjahaja purnama (ahok) ). Masters thesis, Universitas Pamulang.

N

Nursolihi Insani, . (2015) Penerapan Pidana Mati Sebagai Upaya Ultimum Remidium Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Suatu Tinjauan Hak Asasi Manusia. Masters thesis, Universitas Pamulang.

Nuzul Hijri, . (2016) Pemidanaan pelaku predicate crime dalam tppu Di hubungkan dengan uu no.8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dan uu no.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Masters thesis, Universitas Pamulang.

R

Rifai’i Harahap, . (2017) Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Istri) Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Ham)”. Masters thesis, Universitas Pamulang.

Risky Waldo, . (2016) Efektifitasperan lembaga praperadilan dalam upaya permohonan praperadilan sebagaiupaya hukum terhadap penetapan status hukum tersangkasesuai ketentuanpasal 77 uu no. 8 tahun 1981 tentang kuhap (analisis putusan no.09/pid.pra/2015/pn.jak.bar). Masters thesis, Universitas Pamulang.

Roni Rustandi, . (2017) Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Masters thesis, Universitas Pamulang.

S

Selviana Teras Widy Rahayu, . (2017) Implikasi Peralihan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Masters thesis, Universitas Pamulang.

Setiawati, . (2017) Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Studi Kasus Di Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor). Masters thesis, Universitas Pamulang.

Slamet Riyady, . (2017) Efektivitas pidana bersyarat penyertaan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 14 a ayat (1) kuhp di hubungkan dengan pasal 11 undang – undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo undang- undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (analisis putusan no.675 k/pid.sus/2010). Masters thesis, Universitas Pamulang.

Suherman Umar Isu, . (2016) Pelimpahan kewenangan pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah tentang Prinsip-prinsip demokrasi menurut Undang-undang no. 09 tahun 2015 (studi mengenai kewenangan pemerintahan pusat kepada pemerintahan Daerah tangerang selatan). Masters thesis, Universitas Pamulang.

Sulastri, . (2017) PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DAN ATURAN PENYELENGGARAANNYA DALAM PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE ( Studi Kasus di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan ). Masters thesis, Universitas Pamulang.

Surya Yudha Jaya Atmaja, . (2015) Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Tergugat Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. : 1065/Pdt.G/2010/Pa.Cbn.). Masters thesis, Universitas Pamulang.

Syaiful Bachri, . (2016) Kajian Teoritis Putusan Pra Peradilan Budi Gunawan, Di Tinjau Dari Ketentuan Pasal 77 Uu No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Masters thesis, Universitas Pamulang.

T

Tubagus Ahmad Ramadan, . (2017) Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Dihubungkan Dengan Pasal 351 Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian ( Analisis Putusan Nomor : 80/Pid.B/2010/Pn.Dpk ). Masters thesis, Universitas Pamulang.

Turkamun, . (2016) Perlindungan hukum dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta software guna menjamin kepastian hukum bagi pencipta Tinjauan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Masters thesis, Universitas Pamulang.

Y

Yulianto, . (2017) Pengaruh inflasi, kurs rupiah, suku bunga, dan harga minyak mentah dunia terhadap jakarta islamic index serta dampaknya terhadap perkembangan investasi portofolio di indonesia Periode 2004-2015. Masters thesis, Universitas Pamulang.

Z

Zakarias Manambe, . (2016) Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi dilandaskan pada doktrin Mens rea dan actus reus dihubungkan dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Masters thesis, Universitas Pamulang.

This list was generated on Sat Jun 6 02:06:11 2020 WIB.