Implementasi Penggunaan Hak Prioritas Dalam Permohonan Pendaftaran Merek Menurut Pasal 17 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Analisis Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst)

Ina Yuliana, . (2020) Implementasi Penggunaan Hak Prioritas Dalam Permohonan Pendaftaran Merek Menurut Pasal 17 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Analisis Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst). Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

[img] Text
COVER.pdf
Restricted to Registered users only

Download (289kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (263kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (237kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (211kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (152kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (111kB)
[img] Text
JURNAL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (121kB)

Abstract

Bahasa dalam Undang- Undang sudah seharusnya menggunakan pedoman menurut aturan yang baik dan benar. Bahasa yang digunakan harus mudah dipahami terutama oleh masyarakat umum sehingga tidak menimbulkan salah tafsir / salah arti. Penggunaan konteks kata “negara asal” dalam pemahaman bukti prioritas adalah negara yang tergabung dalam Konvensi Paris atau yang tergabung dalam World Trade Organization (WTO). Sehingga arti hak prioritas menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris atau Organisasi Perdagangan Dunia untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut. Dimana bukan hanya negara asal pemohon yang dapat dijadikan syarat pengajuan hak prioritas, tetapi negara yang tergabung dalam salah satu kedua perjanjian tersebut. Sistem tanggal penerimaan pendaftaran di Indonesia menggunakan sistem first to file, dimana pemohon yang mengajukan permohonan pendafataran pertama kali maka ialah yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dalam hal ini, DIDIM Inc, telah mendaftarkan merek dagang MAGAL terlebih dahulu di negara Vietnam, dimana Vietnam merupakan anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut. Sehingga ketika pihak DIDIM Inc, mendaftarkan permohonan merek MAGAL di Indonesia pada tanggal 21 Februari 2017 dengan bukti prioritas nomor 4-2016-25852 tanggal 22 Agustus 2016, maka DJKI menganggap tanggal penerimaan (filing date) sama dengan tanggal bukti hak prioritas yang terdaftar di negara Vietnam. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian disajikan secara sistematis melalui melalui pengumpulan berbagai data yang dilakukan dengan melalui mencari informasi- informasi melalui studi pustaka atau juga melalui data-data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pendaftaran MAGAL milik DIDIM Inc, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum atas mereknya. Melalui Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst menolak seluruh isi gugatan dari PT. DEIN FOOD. Kata kunci: negara asal, hak prioritas, tanggal penerimaan

Item Type: Other
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Sri Lestari
Date Deposited: 16 Jul 2021 05:59
Last Modified: 16 Jul 2021 05:59
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/8838

Actions (login required)

View Item View Item