Perlindungan Hukum Terhadap Proses Jual Beli Perumahan Secara Kredit Ditinjau Dari Pasal 1313 Kuh Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Aliah, . (2018) Perlindungan Hukum Terhadap Proses Jual Beli Perumahan Secara Kredit Ditinjau Dari Pasal 1313 Kuh Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Masters thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.pdf
Restricted to Registered users only

Download (248kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (302kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (218kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (239kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (172kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (88kB)
[img] Text
JURNAL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (326kB)

Abstract

Rumah adalah kebutuhan primer bagi sebagian besar keluarga, baik yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan yang merupakan suatu kebutuhan primer. Pemenuhan kebutuhan primer tersebut, tidak dapat dipenuhi oleh semua orang untuk membeli secara tunai. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga keuangan untuk memberikan bantuan dana dalam bentuk penyaluran kredit terutama dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pengaturan mengenai perumahan ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Judul dari tesis ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Proses Jual Beli Perumahan Secara Kredit Ditinjau Dari Pasal 1313 Kuh Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” sementara permasalahan yang dibahas adalah peranan developer dalam jual beli rumah melalui kredit pemilikan rumah yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak pembeli, bagaimana pelaksanaannya, dan peranan developer kepada pembeli dan pihak bank. Dengan alasan di atas, dengan menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif dan yuridis empiris. Bentuk perjanjian kredit yang dipakai oleh pembeli, developer dan pihak bank adalah perjanjian baku dimana si pembeli mengisi dan melengkapi syaratsyarat yang sudah ditetapkan dan diberikan kepada pihak developer yang selanjutnya diproses developer apakah data tersebut sudah lengkap atau terjadi manipulasi terhadap data sebelum diserahkan pada pihak bank. Perjanjian jualbeli rumah secara kredit pemilikan rumah (KPR) dilaksanakan dengan itikad baik dan sesuai dengan kesepakatan yang telah di setujui oleh kedua belah pihak. Peranan developer dalam perjanjian jual-beli rumah yaitu sebagai penyedia barang yaitu rumah yang selanjutnya akan di beli oleh pihak konsumen. Peranan developer terhadap bank sebagai penyedia dana yaitu melengkapi persyaratan administrasi agar terjalinnya hubungan kerja sama antara developer dan pihak bank, apabila telah terjalinnya kerjasama, pihak bank memberi dana yang dibutuhkan pembeli dan diadakanlah peralihan hak dari developer kepada pihak pembeli dan dilakukan dihadapan notaries. Pengaturan mengenai jual beli perumahan terdapat dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah, sedangkan pengaturan mengenai kredit pemilikan rumah (KPR) terdapat di dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 7/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusun Bersubsidi. Kata Kunci : Perjanjian jual-Beli, Kredit Pemilikan Rumah

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Andika Rizky Nugraha
Date Deposited: 28 May 2019 03:00
Last Modified: 28 May 2019 03:00
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/7271

Actions (login required)

View Item View Item