Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor; 2028/Pdt. G/2016/Tgrs)

Ahmad Muhtadin, . (2018) Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor; 2028/Pdt. G/2016/Tgrs). Masters thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.pdf
Restricted to Registered users only

Download (799kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (361kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (207kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (242kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (222kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (15kB)
[img] Text
JURNAL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (352kB)

Abstract

Dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia mulai menggagas beberapa metode untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di peradilan, namun dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Salah satu gagasan yang cukup progresip antara lain dengan mengoptimalkan lembaga mediasi pada perkara-perkara perdata. Hal mana dimaksudkan agar para pihak yang berperkara tidak harus menempuh seluruh tahapan proses persidangan yang panjang dan memakan waktu lama, namun cukup hanya sampai pada tahap pra pemeriksaan saja, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi di awal persidangan. Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang sekarang dipraktekkan terintegrasi dengan proses peradilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi dalam menyelesaikan masalah harta bersama di Pengadilan Agama Tigaraksa dan mengetahui politik hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini bersifat deskriftif dengan menggunakan pendekatan Normatif Empiris, karena penelitian ditujukan pada Peraturan bahan hukum tertulis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan keputusan-keputusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi dalam menyelesaikan masalah harta bersama di Pengadilan Agama Tigaraksa sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun pelaksanaan mediasi masih memperlihatkan tingkat kegagalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keberhasilannya, hal itu disebabkan karena adanya berbagai faktor yang memengaruhi diataranya, yaitu faktor sengketa perkaranya sendiri, faktor para pihak, faktor mediator, faktor budaya hukum dan faktor sarana dan prasarananya. Proses Mediasi wajib dilaksanakan sangat bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa antara lain dapat mempercepat proses penyelesaian, para pihak yang awalnya bermusuhan mendapatkan manfaat dari mediasi untuk menghemat biaya dan akan meningkatkan keakraban para pihak dalam proses mediasi itu sendiri. Kata Kunci: Mediasi, Harta Bersama

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Andika Rizky Nugraha
Date Deposited: 22 May 2019 06:25
Last Modified: 22 May 2019 06:26
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/7060

Actions (login required)

View Item View Item