Pertimbangan Hukum Seorang Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Uu Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Serta Penerapannya Di Pengadilan Agama Tigaraksa (Analisis Penetapan Nomor : 0624/Pdt.P/2017/Pa.Tgrs.)

Nurmalasari Josepha, . (2019) Pertimbangan Hukum Seorang Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Uu Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Serta Penerapannya Di Pengadilan Agama Tigaraksa (Analisis Penetapan Nomor : 0624/Pdt.P/2017/Pa.Tgrs.). Masters thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.pdf
Restricted to Registered users only

Download (625kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (550kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (446kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (557kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (404kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (182kB)
[img] Text
JURNAL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (458kB)

Abstract

Pertimbangan hukum dapat diartikan sebagai suatu pendapat hakim yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai dampak baik dan buruk suatu putusan hakim. Pertimbangan hukum erat kaitannya dengan penalaran hukum. Untuk menghasilkan pertimbangan hukum yang baik, seorang hakim harus melakukan proses penalaran hukum, dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiaban. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Dari ketiga pengertian tersebut muncul pertanyaan, sejauh mana peranan undang-undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa? Dan Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah No. 0624/Pdt.P/2017/PA.Tgrs. di Pengadilan Agama. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach), menunjukan bahwa Keterlibatan Undang-undang perlindungan anak dalam penetapan dispensasi nikah yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa dengan perkara nomor 0624/Pdt.P/2017/PA.Tgrs tidak melibatkan undang-undang perlindungan anak sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat penetapannya sehingga menimbulkan pertentangan dengan semangat yang digaungkan dalam undang-undang perlindungan anak. Berbanding terbalik dengan temuan penulis atas perkara nomor 0879/Pdt.P/2017/PA.Tgrs yang pada pertimbangannya memasukkan undang-undang perlindungan anak. Walaupun hasil penetapannya menyatakan dikabulkan majelis hakim pada perkara ini tidak terpaku oleh undang-undang pernikahan dan kompilasi hukum Islam, sehingga tidak menyampingkan kepentingan dan hak-hak anak seperti yang terdapat pada undang-undang perlindungan anak. Dalam putusannya, Hakim hanya menitikberatkan pada usia dibawah umur, tetapi tidak mempertimbangkan tingkat pendidikan dan pengetahuan anak yang masih rendah dan tidak memberikan peluang untuk bagi anak untuk melanjutkan pendidikannya demi masa depannya yang lebih baik. Sebab usia anak-anak tersebut masih dalam usia masa pendidikan dan kepentingan anak terabaikan. Kata kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, Dispensasi Nikah, Perlindungan Anak.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Andika Rizky Nugraha
Date Deposited: 21 May 2019 04:27
Last Modified: 21 May 2019 04:27
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/6996

Actions (login required)

View Item View Item