Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Pasal 71 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1566/Pdt.G/2017/Pa.Tng)

Eka Kurniati Khadam, . (2018) Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Pasal 71 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1566/Pdt.G/2017/Pa.Tng). Masters thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.pdf
Restricted to Registered users only

Download (515kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (512kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (552kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (443kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (438kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (194kB)
[img] Text
JURNAL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (532kB)

Abstract

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Menurut isi Pasal 22 tersebut, maka perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaiamana tersebut dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 mengenai syarat-syarat perkawinan, dapat dimintakan pembatalan perkawinannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan Ditinjau dari Pasal 71 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dalam Putusan Nomor 1566/Pdt.G/2017/PA. Tng. Metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil penelitian adalah akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan Ditinjau dari Pasal 71 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah harus dipenuhinya masa iddah dan terhadap suami istri diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Jadi putusan pengadilan berlaku surut terhadap perkawinan yang telah dibatalkan, sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dalam Putusan Nomor 1566/Pdt.G/2017/PA.Tng adalah telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan para saksi dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis serta memperhatikan Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang diperkuat dengan keyakinan hakim. Selain itu pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama adalah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, adana pemalsuan identitas dari calon mempelai, kurang telitinya administrasi calon suami istri dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Andika Rizky Nugraha
Date Deposited: 21 May 2019 03:56
Last Modified: 21 May 2019 03:58
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/6980

Actions (login required)

View Item View Item