Pelimpahan kewenangan pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah tentang Prinsip-prinsip demokrasi menurut Undang-undang no. 09 tahun 2015 (studi mengenai kewenangan pemerintahan pusat kepada pemerintahan Daerah tangerang selatan)

Suherman Umar Isu, . (2016) Pelimpahan kewenangan pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah tentang Prinsip-prinsip demokrasi menurut Undang-undang no. 09 tahun 2015 (studi mengenai kewenangan pemerintahan pusat kepada pemerintahan Daerah tangerang selatan). Masters thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.pdf
Restricted to Registered users only

Download (16kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (151kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (154kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (139kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (502kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (27kB)

Abstract

SUHERMAN UMAR ISU, Nim: 2012740029, “PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH TENTANG PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN DAERAH (Studi Mengenai Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Pusat Kepada Pemerintahan Daerah Tangerang Selatan)”, Dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah dan dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Dalam melaksananakan tugas dan wewenang sesuai Pasal 25,dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini, dianalisis hanya fungsi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah sesuai atau belum dengan norma/kaidah berlandaskan otonomi daerah serta standar kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut prinsip-prinsip demokrasi, sedangkan wakil kepala daerah tidak dibahas. Penelitian ini merupakan penelitian ilmu hukum normatif,yaitu mempergunakan pendekatan perundang-undangan, analisis konsep hukum dan kasus,dengan mengkaji semua aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,yang dikumpulkan dengan teknik gabungan bola salju dan teknik sistematis (sistem kartu). Kesimpulan, dilakukan dengan analisis bahan hukum dengan langkah-langkah teknik interpretasi, konstruksi, evaluasi dan sistematisasi, sehingga memproleh suatu pengertian yang terintegrasi dan logis. Hasil penelitian ini memperlihatkan,bahwa pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diberikan kewenangan, kecuali berdasarkan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melaksanakan kewenangan meliputi kewenangan desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Standar kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melaksanakan kehidupan demokrasi sesuai dengan aspirasi masyarakat melalui partisipasi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah otonomi mempunyai hak dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, atas prakarsa dan inisiatif daerah telah sesuai dengan norma atau kaidah yang berlandaskan otonomi daerah, yaitu berdasarkan Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015tentang Pemerintahan Daerah.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Abdurahman Saleh
Date Deposited: 26 Sep 2018 02:56
Last Modified: 26 Sep 2018 02:56
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/5403

Actions (login required)

View Item View Item