Analisis Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Mukiyidin, . (2016) Analisis Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Masters thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.PDF
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
BAB I.PDF
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[img] Text
BAB II.PDF
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
BAB III.PDF
Restricted to Registered users only

Download (5MB)
[img] Text
BAB IV.PDF
Restricted to Registered users only

Download (7MB)
[img] Text
BAB V.PDF
Restricted to Registered users only

Download (840kB)

Abstract

Pelaksanaan pemungutan pajak menggunakan sistem self assessment yang mengharuskan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan ke Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena itu Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Sehingga, Wajib Pajak yang tidak membayar pajak atau membayar pajak tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka akan diterbitkan ketetapan pajak yang harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan sejak ketetapan tersebut diterbitkan. Jika tidak dilunasi dalam jangka waktu tersebut, maka akan dilaksanakan tindakan penagihan yang dimulai dengan penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, pelaksanaan penyitaan, pelaksanaan lelang, pelaksanaan pencegahan bepergian ke luar negeri dan penyanderaan. Hal tersebut akan sangat merugikan Wajib Pajak. Karena tindakan tersebut adalah upaya paksa agar Wajib Pajak melunasi utang pajak. Terlebih Wajib Pajak merasa bahwa penerbitan ketetapan pajak terdapat kesalahan hitung atau terdapat perbedaan pelaksanaan ketentuan peraturan perpajakan dengan Fiskus. Sehingga Wajib Pajak harus melakukan upaya hukum agar tidak dilakukan tindakan penagihan. Berkaitan dengan masalah tersebut, banyak Wajib Pajak yang tidak melakukannya karena tidak mengetahui adanya upaya hukum tersebut dan banyak pula Wajib Pajak yang mengajukan upaya hukum tetapi tidak memenuhi ketentuan perpajakan atas upaya hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai penelitian hukum kepustakaan. Analisis data terhadap data sekunder dilakukan dengan analisis kualitatif. Wajib Pajak yang melakukan upaya hukum dapat mengakibatkan penundaan tindakan penagihan. Jenis upaya hukum Wajib Pajak berupa: permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali. Agar upaya hukum Wajib Pajak dikabulkan, maka terlebih dahulu diketahui objek dari upaya hukum tersebut, jangka waktu pengajuan permohonan dan jangka waktu pemenuhan dokumen yang diminta, format surat permohonan, lampiran dokumen pendukung, dan tempat pengajuan permohonan upaya hukum. Selain upaya hukum tersebut Wajib Pajak dapat mengajukan pengampunan pajak.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Abdurahman Saleh
Date Deposited: 26 Sep 2018 02:50
Last Modified: 26 Sep 2018 02:50
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/5402

Actions (login required)

View Item View Item