Keabsahan Status Tersangka Dalam Putusan Praperadilan Berdasarkan Penetapan Teori Kepastian Hukum Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/Puu-Xii/2014)

Abdul Azis, . (2016) Keabsahan Status Tersangka Dalam Putusan Praperadilan Berdasarkan Penetapan Teori Kepastian Hukum Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/Puu-Xii/2014). Masters thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.pdf
Restricted to Registered users only

Download (19kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (377kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (296kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (471kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (301kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (112kB)

Abstract

ABDUL AZIS, 2014740078, KEABSAHAN STATUS TERSANGKA DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN BERDASARKAN PENETAPAN TEORI KEPASTIAN HUKUM MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan atau ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatanya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang dimaksud dengan bukti pemulaan yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti. Wewenang Praperadilan, yaitu pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan. Pada tujuanya pembentukan KUHAP adalah dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia, sehingga perumusan proses dan prosedur penegakan hukum yang tidak menjamin kepastian hukum dan tidak menjamin perlakuan yang adil pada hakikatnya akan berujung pada kegagalan Negara menjalankan fungsinya (melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia). Kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama dari sistem peradilan hukum di Indonesia. Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan, bahkan sebagian orang beranggapan bahwa keadilan itu adalah kepastian hukum. Dan kepastian hukum dapat tercapai setelah proses peradilan telah selesai (adanya putusan pengadilan). Mengenai Penguian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Bahwa pasal 24C ayat 1 UUD 1945 menyatakan : “Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tigkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar” pengujian tersebut telah mengabulkan mengenai pengujian Pasal 1 angka 14 KUHAP yaitu yang dimaksud dengan bukti permulaan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan mengenai Praperadilan yang termuat dalam pasal 77 KUHAP yaitu “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.” Kata Kunci : Penyelidikan, Penyidikan, Praperadilan, Tersangka, Mahkamah

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Abdurahman Saleh
Date Deposited: 26 Sep 2018 02:46
Last Modified: 26 Sep 2018 02:46
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/5401

Actions (login required)

View Item View Item