Kajian Teoritis Putusan Pra Peradilan Budi Gunawan, Di Tinjau Dari Ketentuan Pasal 77 Uu No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Syaiful Bachri, . (2016) Kajian Teoritis Putusan Pra Peradilan Budi Gunawan, Di Tinjau Dari Ketentuan Pasal 77 Uu No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Masters thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.pdf
Restricted to Registered users only

Download (418kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (404kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (188kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (312kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (414kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (213kB)
[img] Text
JURNAL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (506kB)

Abstract

SYAIFUL BACHRI 2014740037KAJIAN TEORITIS PUTUSAN PRAPERADILAN BUDI GUNAWAN, DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL 77 UNDANG UNDANG NOMER. 8TAHUN 1981 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. Secara umum masyarakat umum tidak puas terhadap proses dan praktik penegakan hukum di Indonesia, terlihat tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Memandang sinis kinerja pengadilan, karena dianggap tidak menegakan hukum, dan keadilan secara benar. Justru menjadi tempat terjadinya perdagangan putusan hakim, yang ditujukan kepada lembaga peradilan. Dari latar belakang masalah diatas maka dapat diindentifikasikan masalah tersebut, serta dirumuskan bahwa Praperadilan itu bagaikan pisau bermata dua. Bisa memberikan jalan bagi para pencari keadilan yang ditangkap semena-mena.Tapi dapat juga disalahkangunakan oleh hakim tunggal dalam Praperadilan tersebut, untuk membebaskan penjahat, maupun para koruptor. Vonis Bebasnya Budi Gunawan oleh hakim Sarpin Rizaldi dalam sidang Praperadilan itu, telah menimbulkan kegaduhan politik dan hukum kita. Maka Pro dan Kontra atas putusan itu menjadi perdebatan oleh para ahli hukum, karena mengusik rasa keadilan masyarakat, yang menginginkan para koruptor dihukum berat, bukannya malah divonis bebas.Tujuan dan manfaat penelitian ini untuk mengetahui, dan bagaimana sebenarnya dan seharusnya, Undang-Undang Nomer 8 pasal 77 KUHAP tahun 1981 ini diterapkan, tentang Sah atau tidaknya, suatu penangkapan atau penahanan. Sah atau tidaknya, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.Tapi pasal itu, Diberlakukan oleh hakim Sarpin Rizaldi,telah diperluas maknanya, oleh subyektivitas penafsiran yang sangat lain, dari beberapa kasus praperadilan yang pernah ada.Dan hal itu, menyimpang dari ketentuan pasal 77 kuhap tersebut. Yaitu memasuki pokok perkara, Keputusan itu menimbulkan inplikasi hukum baru yang kontroversial. Sehingga tidak sesuai dengan sosiologi hukum dan keadilan, dalam mendukung pemberantasan korupsi yang sudah akut dan parah dinegeri ini. Maka kasus Praperadilan Budi Gunawan itu menjadi menarik untuk dijadikan dasar tesis dan penelitian ini.membuktikan kepada kita semua, bahwa ada masalah serius dalam praktik dan proses penegakan hukum kita.Wabil khusus dalam memerangi, pencegahan dan pemberantasan korupsi dinegeri ini.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Abdurahman Saleh
Date Deposited: 26 Sep 2018 02:34
Last Modified: 26 Sep 2018 02:34
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/5400

Actions (login required)

View Item View Item