Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Pidana Indonesia Dan Konsep Penanggulangannya

Aditya Prima Danny, . (2015) Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Pidana Indonesia Dan Konsep Penanggulangannya. Masters thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.pdf
Restricted to Registered users only

Download (16kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (119kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (136kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (72kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (74kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (16kB)

Abstract

ADITYA PRIMA DANNY, NIM: 20122740040 EFEKTIFITAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN KONSEP PENANGGULANGANNYA. Indonesia merupakan salah satu Negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Banyak kajian yang telah dilakukan salah satunya oleh Political Economic Risk and Consultancy (PERC) pada tahun 2004 memposisikan Indonesia sebagai Negara terkorup di asia, Realita seperti itu memang menyakitkan rasa kebangsaan kita, namun kita tidak mampu untuk membantahnya karena memang demikianlah adanya hingga saat ini. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat Internasional. Ternyata korupsi telah menjadi gaya hidup bangsa Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah serta dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaimanakah efektifitas pembalikan beban pembuktian dalam tindak korupsi menurut system hukum Indonesia dan bagaimanakah konsep penanggulangan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi menurut system hukum Indonesia. Tujuan serta manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi dan unuk mengetahui konsep penanggulangannya menurut sistem hukum di Indonesia. manfaat penelitian ini pun terbagi menjadi dua yaitu: secara teoritis dan secara praktis. Kerangka tori dalam penelitian ini pun terbagi menjadi tiga bagian yaitu: grand theory menurut Friederich Karl Von Savigny, middle theory menurut Romli Atmasasmita, dan applied theory menurut Hegel. kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Efektifitas pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi menurut sistem hukum di Indonesia diatur dalam undang-undang no. 20 tahun 2001 khususnya dalam pasal 12 B, Pasal 37, Pasal 37 A dan Pasal 38 B, terdapat ketidak jelasan dan ketidak harmonisan perumusan norma pembalikan beban pembuktian. Ketentuan Pasal 12 B dari perspektif perumusan unsur delik dicantumkan secara lengkap dan jelas (Materiele Feit) dalam satu pasal sehingga membawa implikasi yuridis Jaksa Penuntut Umum imperative membuktikan perumusan delik tersebut, karena seluruh bagian inti delik disebut sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya malah tidak ada. Kemudian ketentuan Pasal 37 senyatanya bukanlah pembalikan beban pembuktian karena dicantumkan ataukah tidak norma pasal tersebut tidak akan berpengaruh bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap dakwaan. Konsep penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Ketentuan Pasal 38 B hanya ditujukan terhadap pembalikan beban pembuktian untuk harta benda yang belum didakwakan dan hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pokok (Pasal 37 A ayat (3)) dan tidak dapat dijatuhkan terhadap gratifikasi sesuai ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Abdurahman Saleh
Date Deposited: 26 Sep 2018 02:20
Last Modified: 26 Sep 2018 02:20
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/5397

Actions (login required)

View Item View Item