Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Istri) Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Ham)”

Rifai’i Harahap, . (2017) Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Istri) Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Ham)”. Masters thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.docx
Restricted to Registered users only

Download (50kB)
[img] Text
BAB I.docx
Restricted to Registered users only

Download (87kB)
[img] Text
BAB II.docx
Restricted to Registered users only

Download (57kB)
[img] Text
BAB III.docx
Restricted to Registered users only

Download (76kB)
[img] Text
BAB IV.docx
Restricted to Registered users only

Download (595kB)
[img] Text
BAB V.docx
Restricted to Registered users only

Download (571kB)
[img] Text
JURNAL.docx
Restricted to Registered users only

Download (63kB)

Abstract

RIFAI’I HARAHAP. 2015740059 BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN (ISTRI) KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. Tesis ini membahas bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan (ister)i yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami. Penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman tentang bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan (isteri) yang menjadi korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor penyebab terjadinya kekerasan ini disebabkan karena faktor kepedulian keluarga dan lingkungan, faktor budaya, faktor penegakan hukum, faktor ekonomi, faktor kepribadian suami. Peranan petugas penegak hukum dalam melindungi hak-hak perempuan telah dimulai sejak ditemukannya kasus kekerasan ke petugas kepolisian hingga saat pemeriksaan di pengadilan. Diawali dari lembaga Kepolisian yang menerima pengaduan tentang adanya tindak kekerasan, untuk melindungi korban yang melaporkan kekerasan yang dialaminya. Setelah proses melapor, polisi membuat berkas perkara yang kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan. Kemudian kejaksaan akan membuat dakwaan dan tuntutan yang akhirnya akan diputus oleh hakim di Pengadilan. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan (Penuntut Umum). Peranan seorang hakim dalam melindungi hak hak perempuan adalah memberikan keadilan kepada korban maupun terdakwa dalam hal kasus tersebut telah diperiksa oleh pengadilan. Dalam memberikan keadilan bagi korban dan terdakwa, hakim juga melihat unsur penyesalan dari terdakwa, sehingga hakim tidak semata-mata berpatokan kepada tuntutan jaksa dan ancaman pidana tetapi dengan memperhatikan sikap, kelakuan terdakwa selama pemeriksaan, apakah terdakwa sudah berlaku baik atau tidak, apakah ada penyesalan atau tidak sehingga penjatuhan putusan tidak semata mata untuk menghukum tetapi memberi pelajaran agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan (isteri) yang menjadi korban tindakan kekerasan suami ditemukan beberapa kendala. Kendala tersebut diantaranya disebabkan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor petugas penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor budaya Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan dalam rumah tangga, Hak Asasi Manusia

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Abdurahman Saleh
Date Deposited: 25 Sep 2018 02:37
Last Modified: 25 Sep 2018 02:37
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/5354

Actions (login required)

View Item View Item