Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online Dihubungkan Dengan Pasal 296 Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Sosiologis Tindak Piana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya)

Budi Yuwono, . (2017) Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online Dihubungkan Dengan Pasal 296 Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Sosiologis Tindak Piana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya). Masters thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.docx
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
BAB I.docx
Restricted to Registered users only

Download (55kB)
[img] Text
BAB II.docx
Restricted to Registered users only

Download (142kB)
[img] Text
BAB III.docx
Restricted to Registered users only

Download (413kB)
[img] Text
BAB IV.docx
Restricted to Registered users only

Download (175kB)
[img] Text
BAB V.docx
Restricted to Registered users only

Download (25kB)
[img] Text
JURNAL.docx
Restricted to Registered users only

Download (141kB)

Abstract

Budi Yuwono, NIM. 2014740066, Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online Dihubungkan Dengan Pasal 296 KUHP Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Sosiologis Tindak Piana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya) Tujuan dari penelitian Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Cyber adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap prostitusi cyber dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap prostitusi cyber. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian eksploratif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara tidak terstruktur dan observasi tidak langsung sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dalam menentukan lokasi cyber space yang akan diteliti dan snowball sampling dalam menemukan jawaban melalui metode wawancara. Data yang terkumpul, dirapikan dan dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif analisis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (mucikari) ini adalah subjek hukum alami (orang) maupun subjek hukum buatan (korporasi). Pidana yang dapat dijatuhkan pada mucikari berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pidana penjara dan/ atau denda yang dirumuskan secara komulatif atau alternatif. Namun jika subjek hukum tersebut adalah korporasi maka pidana pokok ditambah dua pertiga. Penegakan hukum terhadap prostitusi cyber dalam anatomi kejahatan transnasional sangat tergantung dari ada atau tidaknya perjanjian internasional antara negara bersangkutan. Hal ini menjadi kendala dalam optimalisasi penegakan hukum terhadap prostitusi cyber. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap prostitusi cyber dalam anatomi kejahatan transnasional disebabkan karena keterbatasan penegak hukum dalam penguasaan substansi hukum, teknologi informasi, bahasa asing, bahasa hukum, sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum. Bahkan ada sebagian masyarakat cenderung mendukung aktivitas transaksi seksual ini dan menjadikannya sebagai komoditi bisnis, sehingga kelompok masyarakat ini memandang prostitusi sebagai kejahatan yang perlu dilegalisasi. Optimalisasi penegakan hukum terhadap prostitusi cyber memerlukan keterpaduan antara kesadaran hukum dan kesadaran moral dari negara, penegak hukum, masyarakat dan para netter. KATA KUNCI : PENEGAKAN HUKUM, PROSTITUSI ONLINE

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Abdurahman Saleh
Date Deposited: 25 Sep 2018 02:25
Last Modified: 25 Sep 2018 02:25
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/5353

Actions (login required)

View Item View Item