PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DAN ATURAN PENYELENGGARAANNYA DALAM PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE ( Studi Kasus di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan )

Sulastri, . (2017) PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DAN ATURAN PENYELENGGARAANNYA DALAM PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE ( Studi Kasus di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan ). Masters thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.pdf
Restricted to Registered users only

Download (541kB)
[img] Text
BAB I.docx
Restricted to Registered users only

Download (55kB)
[img] Text
BAB II.docx
Restricted to Registered users only

Download (55kB)
[img] Text
BAB III.docx
Restricted to Registered users only

Download (55kB)
[img] Text
BAB IV.docx
Restricted to Registered users only

Download (45kB)
[img] Text
BAB V.docx
Restricted to Registered users only

Download (20kB)
[img] Text
JURNAL.rtf
Restricted to Registered users only

Download (257kB)

Abstract

SULASTRI, 2015740134 PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DAN ATURAN PENYELENGGARAANNYA DALAM PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE ( Studi Kasus Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan ). Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima sesuai dengan tujuan nasional bangsa yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelayanan publik yang prima merupakan salah satu ciri perwujudan good governance.proses membangun pemerintahan yang baik itu memerlukan strategi, komitmen, dan keinginan para pelaku pembangunan di daerah. Para pelaku pemerintahan harus menyadari bahwa keadaan mereka merupakan penentu perwujudan pemerintahanan yang baik (good governance). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan normatif empiris dengan meneliti mengenai pelaksanaan, sinkronisasi dengan aturan penyelenggaraan pelayanan publik dalam pedoman umum penyelenggaraan Negara untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik Kecamatan berkenaan dengan pelayanan administrasi dalam rangka mewujudkan good governance. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pelayanan publik Kecamatan berkenaan pelayanan administrasi di Kecamatan Pamulang telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya dalam pedoman umum penyelenggaraan Negara, dalam pelaksanaannya meliputi managemen dan penyelenggaraan pelayanan publik, prosedur pelayanan, persyaratan teknis dan administrasi pelayanan, rincian biaya pelayanan, waktu penyelesaian, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, lokasi pelayanan, janji pelayanan, dan standar pelayanan. Namun dalam pelaksanaannya belum optimal dan perlu ditingkatkan demi mewujudkan good governance karena terwujudnya pemerintahan yang baik didukung oleh pelayanan yang prima. Dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik terdapat beberapa kendala. Kendala yang pertama, sistem Jaringan kedua, kesadaran masyarakat yang masih kurang sehingga proses pelayanan terhambat. Ketiga, sarana dan prasarana yang masih belum maksimal. Untuk itu pemerintah Kecamatan Pamulang harus selalu mengevaluasi sistem jaringan, meningkatkan sarana dan prasarana, serta selalu mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pelayanan publik secara kontinu dalam bentuk penyuluhan, dan media massa. Kata Kunci : Pelayanan publik, Good governance, Administrasi

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Abdurahman Saleh
Date Deposited: 25 Sep 2018 02:18
Last Modified: 25 Sep 2018 02:18
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/5352

Actions (login required)

View Item View Item