Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Dihubungkan Dengan Pasal 351 Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian ( Analisis Putusan Nomor : 80/Pid.B/2010/Pn.Dpk )

Tubagus Ahmad Ramadan, . (2017) Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Dihubungkan Dengan Pasal 351 Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian ( Analisis Putusan Nomor : 80/Pid.B/2010/Pn.Dpk ). Masters thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.docx
Restricted to Registered users only

Download (4MB)
[img] Text
BAB I.docx
Restricted to Registered users only

Download (77kB)
[img] Text
BAB II.docx
Restricted to Registered users only

Download (53kB)
[img] Text
BAB III.docx
Restricted to Registered users only

Download (56kB)
[img] Text
BAB IV.docx
Restricted to Registered users only

Download (68kB)
[img] Text
BAB V.docx
Restricted to Registered users only

Download (52kB)
[img] Text
JURNAL.docx
Restricted to Registered users only

Download (56kB)

Abstract

TUBAGUS AHMAD RAMADAN, 2015740053, “TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM KASUS SALAH TANGKAP DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 351 KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR: 80/Pid.B/2010/PN.Dpk)”. Aparat penegak hukum mempunyai kewenangan melakukan upaya paksa (dwang middelen) dalam rangka penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana melalui upaya paksa adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Tindakan hukum ini dapat mengurangi dan membatasi hak asasi seseorang antara lain penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Artinya apabila aparat penegak hukum melaksanakan hukum dengan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal menjalankan wewenangnya, maka tindakan itu pasti merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hal ini harus dihindari dalam penegakan hukum pidana di Indonesia karena pelanggaran HAM yang dilakukan penegak hukum dalam lingkup tugas dan wewenangnya dalam melakukan upaya paksa merupakan perusak kepercayaan masyarakat kepada hukum dan aparaturnya di Indonesia. Jika ini telah terjadi maka kepercayaan masyarakat akan aparat penegak hukum akan hilang. Seperti halnya Polisi yang mempunyai kewenangan upaya paksa penangkapan, dimana seringkali dijumpai upaya paksa penangkapan yang dilakukan Polisi itu disertai kelalaian yang dilakukan oleh polisi tersebut dalam proses penangkapannya. Salah tangkap merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat. Karena upaya ini menundukkan orang yang tidak bersalah dijadikan bersalah dan yang lebih parahnya lagi sering kali terjadi salah tangkap ini disertai dengan kekerasan yang juga dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup dan wewenangnya melakukan upaya paksa penangkapan. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Tesis ini akan membahas mengenai kasus salah tangkap yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap korban J.J. Rizal yang dalam proses penangkapannya, J.J Rizal mendapat penganiayaan dari para terdakwa yang merupakan anggota kepolisian. Dimana perkara ini telah diputus di Pengadilan Negeri Depok dengan nomor putusan: 80/Pid.B/2010/PN.Dpk. Dalam tesis ini akan menganalisis lebih mendalam mengenai unsur delik dari tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. dan juga bentuk penganiayaan yang dilakukan para pelaku dalam menjalankan kewenangannya melakukan upaya paksa penangkapan terhadap korban J.J Rizal. Kata Kunci : Tindak Pidana Penganiayaan, Salah Tangkap

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Abdurahman Saleh
Date Deposited: 25 Sep 2018 02:06
Last Modified: 25 Sep 2018 02:06
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/5350

Actions (login required)

View Item View Item