Peran Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Desa Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Pendayagunaan Aset Desa Yang Mandiri Dan Berwibawa Sesuai Undang-Undang Ri Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Studi Pada Kantor Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor)

Ahmad Nurhakim, . (2016) Peran Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Desa Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Pendayagunaan Aset Desa Yang Mandiri Dan Berwibawa Sesuai Undang-Undang Ri Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Studi Pada Kantor Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor). Masters thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.doc
Restricted to Registered users only

Download (305kB)
[img] Text
BAB I.doc
Restricted to Registered users only

Download (164kB)
[img] Text
BAB II.doc
Restricted to Registered users only

Download (79kB)
[img] Text
BAB III.doc
Restricted to Registered users only

Download (58kB)
[img] Text
BAB IV.doc
Restricted to Registered users only

Download (198kB)
[img] Text
BAB V.doc
Restricted to Registered users only

Download (27kB)

Abstract

AHMAD NURHAKIM. PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA YANG MANDIRI DAN BERWIBAWA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN (Studi pada kantor Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Jawa Barat) Menurut Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab XI, Pasal 154 ayat (1) dan (2) tugas Camat melakukan pembinaan dan pengawasan Desa dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Pasal 15 ayat (2) mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap desa, yang salah satunya mengenai pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Peran kecamatan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Fungsi pembinaan dan pengawasan bertujuan menghambat terjadinya kebocoran anggaran negara dalam pembangunan pedesaan menuju pemberdayaan desa dan masyarakat.Pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah, Alokasi dana desa (ADD) bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Tesis ini mencari jawaban permasalahan diatas melalui metode pendekatan normatif empiris dengan meneliti mengenai pelaksanaan, kedudukan, sinkronisasi dan konsistensi peraturan perundang-undangan tentang desa dan kecamatan serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan dan pengawasan desa sebagai bagian dari otonomi daerah. Untuk itu pemerintah Kabupaten Bogor melaui Kecamatan Rumpin harus lebih instensif dalam proses pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan unsur-unsur terkait seperti BPK, Inspektorat dan unsur masyarakat maupun perguruan tinggi agar tujuan pembangunan desa sebagai pelaksanaan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dapat tercapai secara efektif. Kata kunci : Pembinaan Pengawasan, Pembangunan Desa, Otonomi Daerah

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Abdurahman Saleh
Date Deposited: 25 Sep 2018 01:44
Last Modified: 25 Sep 2018 01:44
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/5347

Actions (login required)

View Item View Item