Pengebirian (Castration) Sebagai Upaya Alternatif Perlindungan Anak Dari Kekerasan Pelaku Pedofil Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Arif Hidayat, . (2016) Pengebirian (Castration) Sebagai Upaya Alternatif Perlindungan Anak Dari Kekerasan Pelaku Pedofil Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Masters thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.doc
Restricted to Registered users only

Download (113kB)
[img] Text
BAB I.doc
Restricted to Registered users only

Download (170kB)
[img] Text
BAB II.doc
Restricted to Registered users only

Download (193kB)
[img] Text
BAB III.doc
Restricted to Registered users only

Download (107kB)
[img] Text
BAB IV.doc
Restricted to Registered users only

Download (222kB)
[img] Text
BAB V.doc
Restricted to Registered users only

Download (19kB)

Abstract

Arif Hidayat, Nim 2014740052, “PENGEBIRIAN (CASTRATION) SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN PELAKU PEDOFIL DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”. Fakultas Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pamulang 2016. Tujuan dari Penulisan Hukum ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana pedofilia di Indonesia yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia dan mengetahui bentuk-bentuk atau upaya-upaya perlindungan bagi korban tindak pidana pedofilia di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis di dalam Penulisan Hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu berupa pengumpulan data sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti dan digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Setelah semua data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Peraturan Perundangundangan yang dapat digunakan untuk melindungi korban tindak pidana pedofilia di Indonesia diantaranya adalah (a) Pasal 287 ayat ( 1 ) KUHP dan 81 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan dengan anak, (b) Pasal 289 KUHP, Pasal 290 ayat ( 2 ) KUHP, Pasal 290 ayat ( 3 ) KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 ayat ( 1 ) KUHP, Pasal 294 ayat ( 1 ) KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak, (c) pasal 88 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi anak. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu itu dikeluarkan untuk memperkuat pemberatan pidana yang dimaksud, yaitu penambahan sepertiga hukuman dari ancaman pidana, pidana mati, pidana seumur hidup serta pidana penjara dengan masa hukuman paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Tindakan tambahan yang diberikan terhadap pelaku kejahatan itu juga meliputi pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Kata kunci : Tindak pidana pedofilia, Hukuman kebiri bedah (surgical castration) dan kimia (chemical castration).

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Abdurahman Saleh
Date Deposited: 24 Sep 2018 07:35
Last Modified: 24 Sep 2018 07:35
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/5316

Actions (login required)

View Item View Item