Kajian Teoritis Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Kekuatan Eksekutorial Ditinjau Dari Kuhperdata Dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Imaduddin, . (2017) Kajian Teoritis Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Kekuatan Eksekutorial Ditinjau Dari Kuhperdata Dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Masters thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.docx
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
BAB I.docx
Restricted to Registered users only

Download (59kB)
[img] Text
BAB II.docx
Restricted to Registered users only

Download (48kB)
[img] Text
BAB III.docx
Restricted to Registered users only

Download (62kB)
[img] Text
BAB IV.docx
Restricted to Registered users only

Download (27kB)
[img] Text
BAB V.docx
Restricted to Registered users only

Download (20kB)
[img] Text
JURNAL.doc
Restricted to Registered users only

Download (196kB)

Abstract

IMADUDDIN, NIM. 2015740043, KAJIAN TEORITIS BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN TERHADAP KEKUATAN EKSEKUTORIAL DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA. Adanya peralihan hak atas kepemilikan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia secara yuridis bukan dibuktikan dengan pembuatan akta oleh para pihak melainkan pendaftaran objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia oleh penerima fidusia. Sebagai tanda bukti pendaftaran, penerima fidusia menerima Sertifikat Jaminan Fidusia. Keistimewaan dari Serifikat Jaminan Fidusia ini menjadikan penerima fidusia dapat secara langsung melakukan eksekusi terhadap benda yang dijaminkan dengan fidusia apabila pemberi fidusia cidera janji. Dengan menggunakan metode normatif, makalah ini akan memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai akibat adanya pendaftaran jaminan fidusia yang kemudian dilanjutkan dengan kekuatan hukum yang dimiliki Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Adanya pendaftaran jaminan fidusia mengakibatkan lahirnya jaminan fidusia sehingga dapat memberikan jaminan kepastian bagi kreditur-kreditur lainnya dan melindungi penerima fidusia dari pihak ketiga. Selain itu, diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai kelanjutan dari proses pendaftaran jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Kekuatan Eksekutorial Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Ditinjau Dari Kuhperdata Dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Akibat hukum pelaksanaan eksekusi jamnian fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka secara normatif kreditur tidak sah menggunakan parate executie (eksekusi langsung), maka proses eksekusinya harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses Hukum Acara Perdata hingga turunnya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi yang menggunakan titel eksekutorial berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia, maka pelaksanaan penjualan benda jaminan tunduk dan patuh pada Hukum Acara Perdata sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 224 H. I. R/258 RBG. Secara umum kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia adalah :Objek jaminan fidusia tidak diserahkan oleh debitur. Objek jaminan fidusia telah beralih ke pihak ketiga. Objek jaminan fidusia, saat dieksekusi objeknya tidak ada. Nilai objek jaminan fidusia berubah Kata Kunci: Benda Jaminan Fidusia, Tidak Didaftarkan

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Abdurahman Saleh
Date Deposited: 24 Sep 2018 03:57
Last Modified: 24 Sep 2018 03:57
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/5302

Actions (login required)

View Item View Item