Penerapan Pidana Mati Sebagai Upaya Ultimum Remidium Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Suatu Tinjauan Hak Asasi Manusia

Nursolihi Insani, . (2015) Penerapan Pidana Mati Sebagai Upaya Ultimum Remidium Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Suatu Tinjauan Hak Asasi Manusia. Masters thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.rtf
Restricted to Registered users only

Download (309kB)
[img] Text
BAB I.rtf
Restricted to Registered users only

Download (329kB)
[img] Text
BAB II.rtf
Restricted to Registered users only

Download (328kB)
[img] Text
BAB III.rtf
Restricted to Registered users only

Download (298kB)
[img] Text
BAB IV.rtf
Restricted to Registered users only

Download (197kB)
[img] Text
BAB V.rtf
Restricted to Registered users only

Download (67kB)
[img] Text
JURNAL.rtf
Restricted to Registered users only

Download (557kB)

Abstract

NURSOLIHI INSANI, 2013740046, PENERAPAN PIDANA MATI SEBAGAI UPAYA ULTIMUM REMIDIUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI : SUATU TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA. Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pamulang. Semakin bebas masyarakat suatu bangsa maka kecenderungan untuk menjadi masyarakat yang taat hukum semakin lemah. Begitu pula dalam penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut HAM). Hal itu dapat dilihat dari semakin banyaknya tindak kejahatan yang mencakup sebagian besar aspek kehidupan, mulai dari pencurian, penggelapan dana, penganiayaan, hingga perampasan hak untuk hidup seseorang atau pembunuhan. Oleh karena itu perlu adanya hukum yang jelas dan tegas untuk mengatasi masalah tersebut. Meskipun demikian, tetap saja kadang kala hukum yang tegas justru malah ditentang karena dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan HAM. Sebagai contoh adalah Hukuman Mati atau dapat dikatakan Pidana Mati. Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada diatas bumi ini. Pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan sutau bangsa semakin meningkat pula kebutuhan hidup dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan termasuk korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya bisa dilakukan dengan melaksanakan atau menjatuhkan hukuman sesuai dengan amanat UU PTPK. Dalam Penjelasan Umum undang-undang ini bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, diantaranya ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana sebagai ultimum Remidium. Pemidanaan mati adalah melanggar HAM dan karena itu harus dihapuskan, tidaklah tepat, sebab kalau itu alasannya kita harus menyadari bahwa bukan hanya pidana mati, melainkan seluruh jenis pemidanaan pada hakikatnya adalah penggaran HAM. Singkatnya, bukan hanya pidana mati, tetapi semua jenis pidana, pada hakikatnya merampas atau melanggar HAM dari si terpidana, tetapi kemudian sah, karena sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kata Kunci : Pidana Mati, HAM, Pemidanaan, Ultimum Remidium

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Abdurahman Saleh
Date Deposited: 22 Sep 2018 04:37
Last Modified: 22 Sep 2018 04:37
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/5272

Actions (login required)

View Item View Item