Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai Pelaksana Apbd Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

Budiman Muhammad, . (2016) Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai Pelaksana Apbd Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Masters thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.doc
Restricted to Registered users only

Download (96kB)
[img] Text
BAB I.doc
Restricted to Registered users only

Download (158kB)
[img] Text
BAB II.doc
Restricted to Registered users only

Download (158kB)
[img] Text
BAB III.doc
Restricted to Registered users only

Download (118kB)
[img] Text
BAB IV.doc
Restricted to Registered users only

Download (150kB)
[img] Text
BAB V.doc
Restricted to Registered users only

Download (31kB)
[img] Text
JURNAL.doc
Restricted to Registered users only

Download (378kB)

Abstract

Budiman Muhammad, NIM: 2014740014, Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai Pelaksana APBD Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Dengan dilaksanakannya desentralisasi sebagai suatu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam susunan negara Indonesia maka akan melahirkan wewenang atau kekuasaan dan hak kepadamasyarakat didaerah-daerah untuk mengurus sendiri-sendiri urusan yang bersifat khas (spesifik) sebagai urusan/kekuasaan yang menjadi urusan rumah tangga daerahnya tanpa perlu diatur lagi oleh Pemerintah Pusat kecuali yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai wewenang pemerintah pusat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yatu: penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan hukum yang diajukan diatas. Bahwa dalam pertanggungjawaban kepala daerah terhadap pelaksanaan APBD setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membawa permasalahan terhadap jalannya pemerintahan daerah, yaitu: pertama, tidak jelasnya fungsi pengawasan DPRD sebagai lembaga pengawas khususnya terhadap pelaksanaan APBD yang dilaksanakan oleh kepala daerah diikuti dengan tidak tertutupnya kemungkinan kepala daerah akan lebih mudah untuk melakukan penyalahgunaan wewenang terhadap pelaksanaan APBD, keduatidak adanya kontrol terhadap DPRD yang juga menggunakan keuangan yang tertuangdalam APBD yang pada gilirannya menghilangkan makna sistem saling mengawasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahandaerah. Selain itu terdapat berbagai hambatan bagi kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD, diantaranya yaitu: hambatan yang bersifat politis dan hambatan yang berasal dari materi peraturan perundang-undangan. Dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2014 maka telah terjadi perubahan pola pertanggungjawaban. Kata kunci : Pertanggungjawaban. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan daerah.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Abdurahman Saleh
Date Deposited: 22 Sep 2018 02:48
Last Modified: 22 Sep 2018 02:48
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/5253

Actions (login required)

View Item View Item