Kajian Teoritis Kedudukan Dan Tanggung Jawab Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Muljanto Somadjaja, . (2016) Kajian Teoritis Kedudukan Dan Tanggung Jawab Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Masters thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.doc
Restricted to Registered users only

Download (456kB)
[img] Text
BAB I.docx
Restricted to Registered users only

Download (82kB)
[img] Text
BAB II.docx
Restricted to Registered users only

Download (57kB)
[img] Text
BAB III.docx
Restricted to Registered users only

Download (32kB)
[img] Text
BAB IV.docx
Restricted to Registered users only

Download (37kB)
[img] Text
BAB V.docx
Restricted to Registered users only

Download (20kB)
[img] Text
JURNAL.docx
Restricted to Registered users only

Download (237kB)

Abstract

MULJANTO SOMADJAJA, 2014740036, “KAJIAN TEORITIS KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB WAKIL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PASAL 18 AYAT (4) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945“ Undang-undang mengatur susunan pemerintahan daerah terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislasi Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menetapkan gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Dalam pelaksanaannya penyelenggara pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya. Sementara itu UUD NRI 1945 sama sekali tidak menyebutkan atau mengatur tentang kedudukan wakil kepala daerah, berbeda dengan kedudukan wakil presiden yang diatur secara jelas dan tegas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative legal research yaitu dengan memperhatikan pada penggunaan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier yang terdiri dari perundang- undangan dan teori-teori hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dimana analisis data dilakukan secara yuridis normatif terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa kedudukan wakil kepala daerah tetap konstitusional sebab kedudukan wakil kepala daerah dalam peraturan perundang-undangan mendapatkan legitimasi hukum dari undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sayangnya, hal tersebut tidak disertai dengan implementasi yang jelas dan tegas mengenai kewenangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Padahal kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan pasangan pejabat publik yang terpilih berdasarkan model pemilihan (elections) yang bersifat langsung (direct) dan menjalankan amanah rakyat. Wakil kepala daerah dipilih dengan kriteria dan persyaratan yang sama seperti kriteria dan persyaratan bagi kepala daerah seperti yang diatur dalam undang-undang. Tugas dan wewenang wakil kepala daerah bersifat umum sehingga bisa dipertukarkan dengan tugas dan wewenang sekrertaris daerah. Karena hal-hal yang bersifat teknis administratif sudah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Ketidakjelasan kewenangan menyebabkan posisi wakil kepala daerah hanya sebagai ban serep atau seperti pemain cadangan saja. Hal ini menunjukkan kedudukan wakil kepala daerah tidak setara dengan kepala daerah dan bahkan menyiratkan posisi sebagai subordinate, dapat dikatakan bahwa tugas dan wewenang wakil kepala daerah sangatlah minim dan hampir tergantung pada kearifan kepala daerah untuk memberikan tugas dan wewenang kepada wakil kepala daerah. Kata kunci: Kedudukan, Kewenangan, Wakil Kepala Daerah, Pemerintahan Daerah

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Abdurahman Saleh
Date Deposited: 15 Sep 2018 03:48
Last Modified: 15 Sep 2018 03:48
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/4970

Actions (login required)

View Item View Item