Kajian teoritis sengketa pemilihan umum sebagai akibat adanya perselisihan hasil pemilukada kabupaten lebak (studi pada mahkamah konstitusi republik indonesia)

Ade Darmansyah, . (2016) Kajian teoritis sengketa pemilihan umum sebagai akibat adanya perselisihan hasil pemilukada kabupaten lebak (studi pada mahkamah konstitusi republik indonesia). Masters thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.docx
Restricted to Registered users only

Download (83kB)
[img] Text
BAB I.docx
Restricted to Registered users only

Download (68kB)
[img] Text
BAB II.docx
Restricted to Registered users only

Download (82kB)
[img] Text
BAB III.docx
Restricted to Registered users only

Download (40kB)
[img] Text
BAB IV.docx
Restricted to Registered users only

Download (32kB)
[img] Text
BAB V.docx
Restricted to Registered users only

Download (22kB)
[img] Text
JURNAL.docx
Restricted to Registered users only

Download (85kB)

Abstract

ADE DARMANSYAH, NIM: 2012740005, KAJIAN TEORITIS SENGKETA PEMILIHAN UMUM SEBAGAI AKIBAT ADANYA PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA KABUPATEN LEBAK (Studi Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia). Pemilukada merupakan manifestasi demokrasi yang bertujuan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan Pemilukada secara langsung merupakan wujud demokrasi formal, tidak menutup kemungkinan perjalanannya tidak sesuai dengan asas pemilu. Asas penyelenggaraan pemilu, bertolak dari UUD 1945 Pasal 22 E ayat (1) sebagai landasan konstitusional mengenai Pemilu termasuk didalamnya Pemilukada yaitu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Lebak dan mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelesaian sengketa hasil pemilu kepala daerah Kabupaten Lebak. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif, dengan model penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Hasil penelitian bawah mekanisme dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait Sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak merupakan salah satu contoh upaya penyelesaian sengketa pilkada yang menjadi sejarah demokrasi Indonesia. Dalam artian bahwa sengketa tersebut tidak menimbulkan anarki di tingkat massa seperti di daerah lain, namun dapat diselesaikan dengan damai melalui jalur Pengadilan. Kasus sengketa pilkada Lebak tersebut berawal dari gugatan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin kepada KPUD Kabupaten Lebak, yang menetapkan pasangan Hj. Iti Octavia Jayabaya sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak dan di tetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak. Gugatan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangannya, khususnya dalam putusan Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 terkait sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah bersifat final. Karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Dalam perselisihan hasil penetapan terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung yang berangsur cukup lama. Maka, pada putusan hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 itu bahwa pada permohonannya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Abdurahman Saleh
Date Deposited: 14 Sep 2018 07:40
Last Modified: 14 Sep 2018 07:40
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/4948

Actions (login required)

View Item View Item