Kepentingan Hukum Hak-Hak Konsumen Sebagai Pelaku Transaksi E-Commerce Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Anisa Fauziah, . (2015) Kepentingan Hukum Hak-Hak Konsumen Sebagai Pelaku Transaksi E-Commerce Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Masters thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.docx
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
BAB I.docx
Restricted to Registered users only

Download (52kB)
[img] Text
BAB II.docx
Restricted to Registered users only

Download (58kB)
[img] Text
BAB III.docx
Restricted to Registered users only

Download (41kB)
[img] Text
BAB IV.docx
Restricted to Registered users only

Download (53kB)
[img] Text
BAB V.docx
Restricted to Registered users only

Download (37kB)

Abstract

KEPENTINGAN HUKUM HAK-HAK KONSUMEN SEBAGAI PELAKU TRANSAKSI E-COMMERCE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Perkembangan internet adalah merupakan salah satu model teknologi informasi telekomunikasi yang sangat canggih dalam penggunaannya tidak mengenal wilayah batas suatu Negara sehingga yang memberikan reaksi beragam terhadap persoalan hukum. Transaksi jual beli melalui internet cenderung merugikan konsumen yang seharusnya hak-hak konsumen dilindungi akan tetapi sering sekali dicederai oleh pelaku usaha. Konsumen dalam melakukan transaksi e-commerce sangat rentan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan mengacu pada Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan apa yang terjadi di lapangan. UU ITE telah memberikan dua hal penting dalam perdagangan e-commerce yaitu; Pertama, pengakuan atas transaksi elektronik serta dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin. Kedua, diklasifikasi tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalah gunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi pidana. Permasalahan hukum yang muncul adalah (authenticity) data, kerahasiaan dokumen (privacy), kewajiban para pihak, legal certainty atau kepastian hukum. Permasalahan tersebut misalnya mengenai keabsahan transaksi bisnis dari aspek hukum perdata (misalnya apabila dilakukan oleh orang yang belum cakap/dewasa), masalah tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik dan data massage. Masalah jaminan keaslian yang berhubungan dengan pajak (tax), perlindungan konsumen (protection of consumers), hukum yang ditunjuk jika terjadi pelanggaran perjanjian atau kontrak (breach of contract). Masalah yurisdiksi hukum dan juga masalah hukum yang harus diterapkan (aplicable law) bila terjadi sengketa. Kepentingan Hukum hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce lebih rentan untuk dilanggar. Hal ini disebabkan karena karakteristik dari e-commerce sendiri, yakni dalam e-commerce tidak terjadi pertemuan secara fisik antara konsumen dengan penjualnya yang kemudian dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, E-commerce

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Abdurahman Saleh
Date Deposited: 14 Sep 2018 07:13
Last Modified: 14 Sep 2018 07:13
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/4944

Actions (login required)

View Item View Item