Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia secara langsung oleh kreditur ditinjau dari pasal 29 ayat (1) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia (analisis putusan nomor 11/pdt.g/2016/pn.kdr)

Arinda Miranti Kesumaputri, . (2018) Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia secara langsung oleh kreditur ditinjau dari pasal 29 ayat (1) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia (analisis putusan nomor 11/pdt.g/2016/pn.kdr). Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

[img] Text
COVER.doc
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
BAB I.doc
Restricted to Registered users only

Download (151kB)
[img] Text
BAB II.doc
Restricted to Registered users only

Download (153kB)
[img] Text
BAB III.doc
Restricted to Registered users only

Download (93kB)
[img] Text
BAB IV.doc
Restricted to Registered users only

Download (75kB)
[img] Text
BAB V.doc
Restricted to Registered users only

Download (54kB)
[img] Text
JURNAL.docx
Restricted to Registered users only

Download (80kB)

Abstract

ABSTRAK ARINDA MIRANTI KESUMAPUTRI, 2014021057, PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA LANGSUNG OLEH KREDITUR DITINJAU DARI PASAL 29 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA. Diangkatnya tema tentang pelaksanaan eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia ini disebabkan seringnya terjadi praktik eksekusi objek jaminan fidusia secara langsung yang dilakukan oleh pihak kreditur tanpa memiliki sertifikat jaminan fidusia dalam hal debitur cidera janji, tindakan sepihak ini dilakukan oleh debt collector yang pelaksanaan eksekusinya dilakukan di tengah jalan. Menurut Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia hanya dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan debitur dan kreditur. Tidak disebutkan ketentuan mengenai kreditur berhak melaksanakan eksekusi secara langsung tanpa memiliki sertifikat jaminan fidusia, sehingga Putusan Nomor 11/PDT.G/2016/PN.KDR tidak sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian yang dilakukan dengan berpedoman kepada norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Disinilah pentingnya penelitian ini, dimana penulis akan membahas mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia secara langsung oleh kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta akibat hukum bagi pihak kreditur yang melaksanakan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian accessoir, yaitu perjanjian yang lahir dan hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya, artinya kreditur hanya memiliki hak penagihan pelunasan utang jaminan dari pihak debitur, kreditur tidak berhak untuk mengambil objek jaminan fidusia secara langsung dari kekuasaan debitur. Mengenai akibat hukum pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, maka secara normatif kreditur dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha. Proses eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Setiap perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan benda yang dibebani jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar perusahaan pembiayaan selaku kreditur mempunyai hak-hak didahulukan, seperti droit de preference, droit de suit, mudah dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, menjaga nama baik serta kredibilitas perusahaan pembiayaan, dan dapat memelihara kepastian hukum.

Item Type: Other
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Khusnan Hadi
Date Deposited: 06 Sep 2018 02:54
Last Modified: 06 Sep 2018 02:54
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/4662

Actions (login required)

View Item View Item