Akibat hukum terhadap sertipikat hak guna bangunan dibebani hak tanggungan yang jangka waktunya akan berakhir sedangkan perjanjian kreditnya belum berakhir Dilihat dari pasal 18 ayat (1) huruf d Undang – undang nomor 4 tahun 1996 Tentang hak tanggungan (studi kasus di kantor notaris/ppat mahmud said, s.h, m.e.)

Egy Ariesta Apriyanto, . (2017) Akibat hukum terhadap sertipikat hak guna bangunan dibebani hak tanggungan yang jangka waktunya akan berakhir sedangkan perjanjian kreditnya belum berakhir Dilihat dari pasal 18 ayat (1) huruf d Undang – undang nomor 4 tahun 1996 Tentang hak tanggungan (studi kasus di kantor notaris/ppat mahmud said, s.h, m.e.). Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

[img] Text
COVER.docx
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
BAB I.docx
Restricted to Registered users only

Download (54kB)
[img] Text
BAB II.docx
Restricted to Registered users only

Download (50kB)
[img] Text
BAB III.docx
Restricted to Registered users only

Download (40kB)
[img] Text
BAB IV.docx
Restricted to Registered users only

Download (39kB)
[img] Text
BAB V.docx
Restricted to Registered users only

Download (34kB)
[img] Text
JURNAL.docx
Restricted to Registered users only

Download (63kB)

Abstract

ABSTRAK EGY ARIESTA APRIYANTO, 2012020437, AKIBAT HUKUM TERHADAP SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DIBEBANI HAK TANGGUNGAN YANG JANGKA WAKTUNYA AKAN BERAKHIR SEDANGKAN PERJANJIAN KREDITNYA BELUM BERAKHIR DILIHAT DARI PASAL 18 AYAT (1) HURUF D UNDANG–UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus di Kantor Notaris/PPAT MAHMUD SAID, S.H, M.E.) Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, 2016. Penelitian ini mengenai akibat hukum terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan dibebani Hak Tanggungan yang jangka watunya akan berakhir akan tetapi perjanjian kreditnya belum berakhir, diketahui bahwa bank perlu memperhatikan hal-hal yang mengakibatkan hapusnya Hak Tanggungan, karena menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Tanggungan, Hak Tanggungan hapus karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. Hal ini berarti dengan berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan yang dijadikan obyek jaminan Hak Tanggungan, maka secara otomatis hapus pula Hak Tanggungan yang melekat atas tanah tersebut, namun tidak menyebabkan hapusnya hutang yang telah dijaminkan dengan Hak Tanggungan. Sehingga objek tanah tersebut mengakibatkan lepas dari yang dijaminkan. Pihak bank disini akan mengalami kerugian karena kedudukannya tidak lagi sebagai kreditor preference, melainkan sebagai kreditor konkuren, yang hanya berhak atas bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi jaminan, sedangkan hak atas tanah tersebut kembali kepada negara apabila pemilik hak lalai tidak memperhatikan jangka waktu berakhirnya hak tanah tersebut. Hal ini tentunya tidak dikehendaki oleh bank yang tetap menghendaki sebagai pemegang Hak Tanggungan. Mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor dalam rangka pemberian Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Kantor Notaris/PPAT Mahmud Said, SH, ME. Tentu saja tidak terlepas dari apakah akibat dari perlindungan hukum yang diberikan oleh bank tersebut sudah mengamankan posisi bank sebagai kreditor preference, karena Hak Guna Bangunan yang dijadikan jaminan kredit tidak menimbulkan masalah bagi pihak bank. Suatu peraturan dikatakan efektif bila memberikan manfaat bagi semua pihak. Didalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 telah disediakan cara yang memungkinkan pemegang Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya akan berakhir untuk tetap menjadi pemegang dari Hak Guna Bangunan tersebut, yaitu melalui perpanjangan hak. Perpanjangan hak adalah penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut. Dengan dilakukannya perpanjangan hak atas tanah yang permohonannya diajukan sebelum haknya berakhir, maka Hak Tanggungan yang membebani Hak Guna Bangunan tersebut tidak menjadi hapus, melainkan yang berubah hanya jangka waktunya saja karena telah ditambah, sedangkan hak atas tanah masih tetap ada. Jadi, APHT yang pernah dibuat tidak perlu dilakukan perubahan, karena dengan perpanjangan tersebut nomor sertipikat Hak Guna Bangunannya tidak berubah, akan tetapi yang berubah adalah jangka waktu berlakunya hak.

Item Type: Other
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Khusnan Hadi
Date Deposited: 25 Apr 2018 01:58
Last Modified: 25 Apr 2018 01:58
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/3619

Actions (login required)

View Item View Item