Wanprestasi atas perjanjian asuransi yang dilakukan perusahaan asuransi dengan tertanggung asuransi ditinjau dari undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian (analisis putusan nomor. 103/pdt.g/2013/pn.jkt.sel)

Gembira Bermazmur, . (2017) Wanprestasi atas perjanjian asuransi yang dilakukan perusahaan asuransi dengan tertanggung asuransi ditinjau dari undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian (analisis putusan nomor. 103/pdt.g/2013/pn.jkt.sel). Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

[img] Text
COVER.docx
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
BAB I.docx
Restricted to Registered users only

Download (44kB)
[img] Text
BAB II.docx
Restricted to Registered users only

Download (46kB)
[img] Text
BAB III.docx
Restricted to Registered users only

Download (40kB)
[img] Text
BAB IV.docx
Restricted to Registered users only

Download (54kB)
[img] Text
BAB V.docx
Restricted to Registered users only

Download (23kB)
[img] Text
JURNAL.docx
Restricted to Registered users only

Download (181kB)

Abstract

ABSTRAK GEMBIRA BERMAZMUR NIM 2013020496 WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN ASURANSI YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN ASURANSI DENGAN TERTANGGUNG ASURANSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN (Analisis Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel). Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.Sebagian bentuk Wanprestasi tersebut telah terakomodasi oleh KUHPerdata.Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Mengenal Wanprestasi apabila Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah,atau dengan akta sejenis itu,atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri,yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan alat-alat bukti yang diajukan ke pengadilan untuk pembuktian masalah Wanprestasi, terdapat sedikit kendala karena sulitnya mendapatkan alat bukti yang akurat dalam sidang pembuktian terjadinya wanprestasi. Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (characteristics of deafult is always preceded by a contractual relationship). Kontrak dibuat sebagai isntrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban. Dalam mengatasi permasalahan ini, maka diperlukan suatu instrumen hukum yang mengatur tentang kontrak. Untuk sementara, KUHPerdata dan atau HIR/RBG yang berlaku saat ini dapat digunakan untuk menyelesaikan Wanprestasi, perlu dipikirkan untuk membentuk Undang-Undang khusus yang merumuskan unsur-unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Wanprestasi. Serta menentukan pula acara pembuktian yang lebih mudah. Hakim semestinya memiliki sensitivitas terhadap pelaku wanprestasi dalam lingkup perjanjian,dengan menjatuhkan sanksi yang tegas dan berat. Hal demikian sejalan dengan politik hukum dari dibentuknya UU PERASURANSIAN dimana setiap anggota rumah tangga terlebih lagi terhadap Warga Negara Indonesia dapat hidup dengan aman dan nyaman dari perlakuan wanprestasi. Bagaimanapun hidup akan lebih aman apabila setiap perbuatan berjalan dengan baik dan adil adalah hak konstitusional setiap warga negara yang telah dijamin keluhurannya oleh konstitusi negara dimana setiap anggota rumah tangga dapat hidup dengan sejahtera. Bagaimanapun hidup tentram adalah hak konstitusional setiap warga negara yang telah dijamin keluhurannya oleh konstitusi negara.

Item Type: Other
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Khusnan Hadi
Date Deposited: 24 Apr 2018 07:06
Last Modified: 24 Apr 2018 07:06
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/3588

Actions (login required)

View Item View Item