Aspek hukum hak dan kewajiban para pihak dalam pemutusan hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan berdasarkan undang – undang no. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan (analisis putusan nomor 208 k/pdt.sus-phi/2013)

Alfian, . (2016) Aspek hukum hak dan kewajiban para pihak dalam pemutusan hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan berdasarkan undang – undang no. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan (analisis putusan nomor 208 k/pdt.sus-phi/2013). Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

[img] Text
COVER.docx
Restricted to Registered users only

Download (688kB)
[img] Text
BAB I.docx
Restricted to Registered users only

Download (56kB)
[img] Text
BAB II.docx
Restricted to Registered users only

Download (53kB)
[img] Text
BAB III.docx
Restricted to Registered users only

Download (47kB)
[img] Text
BAB IV.docx
Restricted to Registered users only

Download (40kB)
[img] Text
BAB V.docx
Restricted to Registered users only

Download (39kB)
[img] Text
JURNAL.docx
Restricted to Registered users only

Download (57kB)

Abstract

ABSTRAK ALFIAN 2009020275 (2016). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pamulang. ASPEK HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ANTARA KARYAWAN DENGAN PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Analisis Putusan Nomor 208 K/PDT.SUS-PHI/2013). Perjanjian kerja menurut Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Permasalahan yang biasanya timbul dalam ketenagakerjaan salah satunya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Perusahaan dapat melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) apabila pekerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB). Putusan yang ada dalam skripsi ini mengenai Pemutusan hubungan kerja PT. Hand Sum Tex Tangerang Putusan Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013. Adapun rumusan masalah apa saja hak dan kewajiban para pihak terhadap kesepakatan kerja di PT. Hand Sum Tex Tangerang, bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan atas pemutusan hubungan kerja di PT. Hand Sum Tex Tangerang serta mekanisme penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja PT. Hand Sum Tex Tangerang Putusan Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013. Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan didapatkan kesimpulan prosedur pelaksanaan PHK sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Pengusaha harus berusaha agar PHK tidak terjadi, dan apabila tidak dapat dihindarkan, pengusaha harus merundingkan maksud tersebut dengan Serikat Pekerja yang ada pada perusahaan tersebut juga melakukan perundingan dengan pekerja yang bersangkutan serta memberikan hak – hak kepada karyawan atau pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja sesuai undang – undang yang berlaku di Indonesia.

Item Type: Other
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Khusnan Hadi
Date Deposited: 24 Apr 2018 04:11
Last Modified: 24 Apr 2018 04:11
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/3578

Actions (login required)

View Item View Item