Tinjauan Kritis Teori Sociological Jurisprudence dan Jejaknya Terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR,DPD,DAN DPRD ( Thesis MH. 2014)

Semuel Walangitan, . (2015) Tinjauan Kritis Teori Sociological Jurisprudence dan Jejaknya Terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR,DPD,DAN DPRD ( Thesis MH. 2014). Masters thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
Thesis MH. BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (271kB)
[img] Text
Thesis MH. BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (437kB)
[img] Text
Thesis MH. BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (203kB)
[img] Text
Thesis MH. BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (321kB)
[img] Text
Thesis MH. BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (111kB)

Abstract

Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui tentang tata carapembentukan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta berperan dalam pelaksanannya khususnya dalam pembentukan Undang-undang MD-3. Penelitian dilakukan oleh karena adanya gejala yang ada dimasyarakat yang menjadi kontroversi terhadap undang-undang tersebut.. Sehingga ada dugaan di masyarakat bahwa hukum ibarat senjata tradisional golok, yang hanya tajam kebawah namun tumpul keatas.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan dengan cara membaca, membandingkan, serta mengembangkan data yang diperoleh. Bentuk penelitiannya adalah eksploratoris yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu dan dilakukan apabila gejala tentang suatu pengetahiuan dianggap kurang. Penelitiandilakukan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumenuntuk mencari data sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut; Bahwa masyarakat cenderung tidak mempercayai hukum sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan masyarakat, Sebagian masyarakat berpendapat bahwa hukum hanya milik mereka yang berkuasa dan berharta. Beberapa contoh kasus kian menunjukan ketimpangan hukum yang seolah memberikan pembenaran terhadap pandangan tersebut. Pada dasarnya hukum di bentukoleh suatu mekanisme yang berdasarkan hukum melalui tahapan-tahapan yang mengacu padaperaturan perundang-undangan khususnya undang-undang nomor 12 tahun 2011. Artinya proses pembentukan hukum sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Masalahnya adalah produk hukum sering kali membawa misi kepentingan kelompok yang pada saat itu berkuasa. Kemudian dalam pelaksanannya tidak jarang terpengaruhi oleh kepentingan politik pula sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini langkah-langkah partisipasi masyarakat sangat perlu dilakukan sebagai fungsi pengawasan melekat (effective control function) terhadap pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia agar senantiasa berpedoman dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat.Sehingga upaya penegakan hukum (law enforcement) dalam rangka tertib dan keadilan hukum dapat terwujud

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Admin Perpustakaan UNPAM
Date Deposited: 07 Sep 2015 02:13
Last Modified: 11 Sep 2015 03:32
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/353

Actions (login required)

View Item View Item