Keabsahan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam acara hukum perdata (analisis putusan mahkamah konstitusi no. 20/puu-xiv/2016)

Gusri Dian Saputra, . (2017) Keabsahan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam acara hukum perdata (analisis putusan mahkamah konstitusi no. 20/puu-xiv/2016). Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

[img] Text
COVER.docx
Restricted to Registered users only

Download (536kB)
[img] Text
BAB I.docx
Restricted to Registered users only

Download (56kB)
[img] Text
BAB II.docx
Restricted to Repository staff only

Download (67kB)
[img] Text
BAB III.docx
Restricted to Registered users only

Download (42kB)
[img] Text
BAB IV.docx
Restricted to Registered users only

Download (66kB)
[img] Text
BAB V.docx
Restricted to Registered users only

Download (43kB)
[img] Text
JURNAL.docx
Restricted to Registered users only

Download (62kB)

Abstract

ABSTRAK GUSRI DIAN SAPUTRA, 2013020415, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG, KEABSAHAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM ACARA HUKUM PERDATA (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016). Pembuktian adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu sengketa di pengadilan. Berdasarkan Alat bukti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata ditentukan lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini sarana elektronik merupakan kebutuhan dan merupakan hal yang wajar apabila informasi dan dokumen elektronik serta sesuatu yang dihasilkan oleh benda-benda elektronik tersebut merupakan bukti atas terjadinya suatu peristiwa yang juga dapat dinilai valid. Bermula dari beredarnya rekaman pembicaraan yang diduga merupakan suara pembicaraan antara Setya Novanto (Ketua DPR RI) dengan Ma’roef Sjamsudin (Direktur Utama PT. Freeport Indonesia) dan Muhammad Riza Chalid (Pengusaha) yang dilakukan dalam ruangan tertutup di salah satu ruangan hotel, pembicaraan itu diakui oleh Ma’roef Sjamsudin direkam secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak lain yang ada dalam rekaman tersebut, lalu rekaman itu digunakan untuk melaporkan Setya Novanto. Dalam hal ini Setya Novanto mengatakan perekaman secara diam-diam terhadap pembicaraan dirinya adalah penyadapan dan mengajukan permohonan Uji Materil pasal 5 ayat (1) dan (2) dalam Undang-undang Informasi dan Transksi Elektronik (UU ITE) ke Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang berkaitan. Dalam putusanya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016 bertolak belakang dengan Perjalanan panjang praktik hukum acara perdata di Indonesia yang berusaha mengikuti perkembangan teknologi dan juga berseberangan dengan semangat UU ITE yang telah memberikan kepastian hukum atas aktifitas menggunakan sarana elektronik dan juga teknologi informasi yang semakin umum dilakukan. Putusan tersebut mereduksi ketentuan dan keabsahan UU ITE yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan memperluas jenis alat bukti hukum yang dikenal dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia termasuk hukum acara perdata. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tambahan penafsiran terhadap frasa Informasi Elekronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ITE dengan sebagaimana yang sudah terdapat didalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE sehingga menjadi dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya” menyebabkan menjadi tidak berlakunya pasal yang menjadi dasar hukum tersebut terhadap hukum acara perdata.

Item Type: Other
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Khusnan Hadi
Date Deposited: 26 Mar 2018 03:05
Last Modified: 26 Mar 2018 03:05
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/3011

Actions (login required)

View Item View Item