Perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen (analisis putusan nomor 740/pdt.g/2015/pn.sby)

Aga Nur Saputra, . (2017) Perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen (analisis putusan nomor 740/pdt.g/2015/pn.sby). Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

[img] Text
COVER.docx
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[img] Text
BAB I.docx
Restricted to Registered users only

Download (51kB)
[img] Text
BAB II.docx
Restricted to Registered users only

Download (64kB)
[img] Text
BAB III.docx
Restricted to Registered users only

Download (40kB)
[img] Text
BAB IV.docx
Restricted to Registered users only

Download (84kB)
[img] Text
BAB V.docx
Restricted to Registered users only

Download (27kB)
[img] Text
JURNAL.docx
Restricted to Registered users only

Download (58kB)

Abstract

ABSTRAK AGA NUR SAPUTRA , NIM. 2013020780, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Analisis Putusan Nomor 740/Pdt.G/2015/PN.SBY). Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi bangsa di dunia untuk dapat diwujudkan. Demikian pentingnya masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, maka dikeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen (dikenal dengan UUPK). Terutama Perlindungan Konsumen dalam Bidang Kesehatan yang merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh konsumen dalam memperoleh produk obat yang beredar di masyarakat, dimana produk obat yang beredar tersebut telah diawasi oleh suatu instansi yang dapat bertanggung jawab atas pengawas obat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan obat, sehingga pelaku usaha yang beritikad baik untuk dapat mengedarkan obat tersebut harus mendaftarkan obat tersebut kepada BPOM. Permasalahan yang akan dibahas adalah pertama, bagaimana fungsi BPOM dalam Perlindungan Hukum Konsumen. Kedua, bagaimana perlindungan konsumen terhadap pemakaian obat keras. Ketiga, upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan Konsumen Akibat dari Kerugian dalam penggunaan Obat Keras. Penulis memperoleh data-data dan bahan-bahan mengenai permasalahan yang dibahas, penulis melakukan Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu memperoleh bahan-bahan melalui sumber-sumber bacaan atau bahan-bahan tertulis sebagai data yang bersifat teoretis ilmiah atau data sekunder. Akhirnya diperoleh kesimpulan antara lain pertama, Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah melaksanakan pengendalian dan pengawasan di bidang obat dan makanan. BPOM dijadikan menjadi suatu Lembaga Non Departemen (LPND). Kedua, peranan pemerintah sangat diperlukan yaitu dengan membuat suatu kebijakan mengenai pangan (makanan) dimana dilakukan dalam upaya pengendalian, pengawasan, pembinaan serta penyuluhan terhadap konsumen dan pelaku usaha. Serta mengajak konsumen berpikir cerdas dalam mengkonsumsi dan menggunakan obat, agar sesuai dengan dosis yang di anjurkan dokter sehingga tidak membeli disembarang tempat. Ketiga, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yaitu dengan cara litigasi maupun non litigasi, dimana cara non litigasi dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK). Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 menegakkan kesepakatan hukum sesuai proporsinya telah memberikan hak dan kewenangan kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen yang telah mengkonsumsi obat keras yang secara bebas dijual di pasar bebas.

Item Type: Other
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Khusnan Hadi
Date Deposited: 21 Mar 2018 12:34
Last Modified: 21 Mar 2018 12:34
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/2907

Actions (login required)

View Item View Item