Tinjauan yuridis tindak pidana di bidang perikanan (illegal fishing) ditinjau dari undang-undang nomor 45 tahun 2009 perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan ( analisa putusan nomor 2/pid.sus-perikanan/2016/pn.jkt.utr. )

Ivanny Yuwantina, . (2017) Tinjauan yuridis tindak pidana di bidang perikanan (illegal fishing) ditinjau dari undang-undang nomor 45 tahun 2009 perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan ( analisa putusan nomor 2/pid.sus-perikanan/2016/pn.jkt.utr. ). Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

[img] Text
COVER.docx
Restricted to Registered users only

Download (928kB)
[img] Text
BAB I.docx
Restricted to Registered users only

Download (49kB)
[img] Text
BAB II.docx
Restricted to Registered users only

Download (47kB)
[img] Text
BAB III.docx
Restricted to Registered users only

Download (41kB)
[img] Text
BAB IV.docx
Restricted to Registered users only

Download (51kB)
[img] Text
BAB V.docx
Restricted to Registered users only

Download (33kB)
[img] Text
JURNAL .docx
Restricted to Registered users only

Download (33kB)

Abstract

ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (ILLEGAL FISHING) PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN (Analisa Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.JKT.Utr.) Indonesia merupakan negara dengan konsep kepulauan dan menjadi salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas perairan 5,8 juta km2 . Kekayaan alam Indonesia ini mengandung potensi yang sangat besar sehingga menjadi ajang tindak pidana illegal fishing oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan praktek IUU Fishing (illegal, unreported, unregulated fishing) di wilayah laut Indonesia ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara. Kerugian negara akibat penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing dikhawatirkan akan semakin meningkat dilihat dari semakin banyaknya jumlah kasus-kasus pelanggaran di bidang perikanan. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang perikanan serta penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terhadap kasus praktek illegal fishing (Analisa Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.JKT.Utr.)Metode penelitian yang dipakai dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian normatif yaitu dengan mengumpulkan bahan - bahan dari buku, majalah, artikel, internet, peraturan perundang-undangan dan hasil tulisan ilmiah lainnya yang erat kaitannya dengan maksud tujuan dari pada penyusunan skripsi ini. Di samping itu skripsi ini meganalisis putusan tindak pidana di bidang perikanan, yaitu Putusan 2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.JKT.Utr.Masalah penangkapan ikan secara ilegal masih marak terjadi di perairan Indonesia. Kemampuan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dinilai kurang memadai karena keterbatasan sarana dan prasarana yang kita miliki. Pemerintah cukup banyak menghadapi masalah dalam hal perusakan dan pencemaran lingkungan laut seperti penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, pengambilan terumbu karang secara besar-besaran dan pembuangan zat-zat yang berbahaya dari kapal-kapal. Penerapan Undang-Undang Perikanan terhadap Kasus illegal fishing (Putusan No.2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.JKT.Utr) sudah tepat karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Perikanan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Illegal Fishing, Perairan Indonesia, Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia

Item Type: Other
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Khusnan Hadi
Date Deposited: 21 Mar 2018 12:04
Last Modified: 21 Mar 2018 12:04
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/2898

Actions (login required)

View Item View Item