Kekuatan eksekutorial putusan hakim dan akibat hukumnya dalam harta bersama berdasarkan pasal 53 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (analisa putusan pengadilan agama jakarta selatan nomor 1590/pdt.g/2013/pa.js)

Aisyah Faranita, . (2017) Kekuatan eksekutorial putusan hakim dan akibat hukumnya dalam harta bersama berdasarkan pasal 53 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (analisa putusan pengadilan agama jakarta selatan nomor 1590/pdt.g/2013/pa.js). Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

[img] Text
COVER.docx
Restricted to Registered users only

Download (754kB)
[img] Text
BAB I.docx
Restricted to Registered users only

Download (39kB)
[img] Text
BAB II.docx
Restricted to Registered users only

Download (59kB)
[img] Text
BAB III.docx
Restricted to Registered users only

Download (48kB)
[img] Text
BAB IV.docx
Restricted to Registered users only

Download (44kB)
[img] Text
BAB V.docx
Restricted to Registered users only

Download (19kB)
[img] Text
JURNAL.docx
Restricted to Registered users only

Download (75kB)

Abstract

ABSTRAK AISYAH FARANITA, 2013020781, KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN HAKIM DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM HARTA BERSAMA BERDASARKAN PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN(Analisa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1590/Pdt.G/2013/PA.JS). Hukum acara perdata dipergunakan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Karena pada hakekatnya hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya dijamin diaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Dalam tahap putusan, suatu sengketa perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belum tentu persoalannya akan selesai begitu saja tetapi putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang dilakukan melalui pengkajian dan menganalisis dengan memberikan gambaran umum serta menyeluruh mengenai kekuatan eksekutorial hakim, dimana penelitiannya dilakukan melalui studi kepustakaan dari berbagai referensi atau bahan bacaaan yang tersedia serta yang relevan dengan materi yang dibahas dan menggunakan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagai bahan primer. Secara lebih spesifik metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative-empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1590/Pdt.G/2013/PA.JS telah mencerminkan sifat keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta telah memiliki kekuatan eksekutorial dari putusan hakim apabila ditinjau dari pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dimana sesuai dengan isi pasal 53 menyebutkan bahwa : “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya” oleh karena itu dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1590/Pdt.G/2013/PA.JS maka hakim telah bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Item Type: Other
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Khusnan Hadi
Date Deposited: 16 Mar 2018 06:49
Last Modified: 16 Mar 2018 06:49
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/2771

Actions (login required)

View Item View Item