Laundering) dengan sistem pembuktian terbalik menurut undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (analisa putusan mahkamah agung nomor 1222 k/pid.sus/2015)

Karolus Resan, . (2017) Laundering) dengan sistem pembuktian terbalik menurut undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (analisa putusan mahkamah agung nomor 1222 k/pid.sus/2015). Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

[img] Text
COVER.doc
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
BAB I.docx
Restricted to Registered users only

Download (35kB)
[img] Text
BAB II.docx
Restricted to Registered users only

Download (37kB)
[img] Text
BAB III.docx
Restricted to Registered users only

Download (42kB)
[img] Text
BAB IV.docx
Restricted to Registered users only

Download (43kB)
[img] Text
BAB V.docx
Restricted to Registered users only

Download (18kB)
[img] Text
JURNAL.doc
Restricted to Registered users only

Download (209kB)

Abstract

ABSTRAK KAROLUS RESAN, 2010020366, PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1222 K/PID.SUS/2015) . Penegakan hukum para pelaku korupsi dan money laundering di Indonesia selama ini dirasakan masih jauh dari rasa keadilan. Dari faktor kuantitas penegakan hukum, diketahui bahwa jumlah perkara korupsi dan money laundering yang berhasil diungkap oleh para penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya merupakan angka kecil bila dibanding dengan kondisi sebenarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah Menjelaskan tentang mekanisme penegakan hukum oleh Polri, Kejaksaan dan Pengadilan terkait dengan tindak pidana korupsi dan money laundering.Menganalisis landasan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang- undangan tentang penerapan sistem pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan money laundering dan Menganalisis hambatan-hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan money laundering dengan sistem pembuktian terbalik dalam perkara Ali Abu Bakar tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan pendekatan secara holistik terhadap segala gejala dan fakta yang ada di lapangan yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian, kemudian menghubungkan gejala dan fakta tersebut satu sama lain, selanjutnya menganalisanya dengan menggunakan konsep atau teori yang relevan, sehingga penulis memperoleh suatu pemahaman secara umum dan mendasar tentang fokus permasalahan yang diteliti. Mekanisme penegakan hukum oleh Polri, Kejaksaan dan Pengadilan terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Ali Abu Bakar. tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Ali Abu Bakar mendapat perhatian publik sebagai imbas publikasi terhadap perkara Gayus Tambunan. Keduanya mempunyai karakteristik yang sama, yaitu sama- sama pegawai Ditjen Pajak, dan sama-sama terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Perkara Ali Abu Bakar semakin menarik bagi publik karena dalam proses penegakan hukumnya di persidangan, diterapkan sistem pembuktian terbalik yang mewajibkan Ali Abu Bakar untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya yang berjumlah Rp. 64 milyar tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi.Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam persidangan perkara Ali Abu Bakar ini dipandang sebagai penerapan sistem pembuktian terbalik yang pertama untuk tindak pidana pencucian uang di Indonesia, meskipun secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang tersebut sejak berlaku pada tahun 1999 dan 2002 telah diberikan landasan hukum penerapan sistem pembuktian terbalik itu sendiri

Item Type: Other
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Khusnan Hadi
Date Deposited: 14 Mar 2018 02:10
Last Modified: 14 Mar 2018 02:10
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/2680

Actions (login required)

View Item View Item