Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Tangerang Selatan

Khayatun Nufus, . (2015) Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Tangerang Selatan. INOVASI Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen, II (2). pp. 82-102. ISSN 2356-2005

[img]
Preview
Text
INOVASI, Volume III, No. 2 - Desember 2015.pdf

Download (633kB) | Preview

Abstract

Perkembangansistem tatakelola keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat pesat dan mendasar, dalam perjalanan reformasi manajemen keuangan daerah di Indonesia dapat di bagi dalam tiga frase, yaitu : 1.Era Pra-otonomiDaerah dan Desentralisasi Fiskal (1974-1999) 2.Era Transisi Otonomi (2000-2003) dan 3.Era Pasca Transisi (2004-sekarang).Era Pra-otonom daerah merupakan pelaksanaan otonomi ala orde baru berdasarkan UU No.5 Tahun 1974 yang bersifat sentralisasi, top down planning dan budgeting, penggunaan anggaran tradisional, rezim anggaran berimbang (balance budget), sistem pembukuan tunggal (single entry) dan akuntansi berbasis kas (cash basic). Era otonomi semu berlangsung selama 25 tahun sampai dengan pelaksanaan otonomi luas dan nyata berdasarkan UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 yang bersifat desentralisasi, bottom up (partisipative) Planning and budgeting,pengguna anggaran berbasis kinerja. Sistem pembukuan berpasangan (double entry book keeping). Akuntansi basis kas modifikasi (modified cash basis). Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparasi dan akuntabilitas Pengelolaan keuangan negara/daerah adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat di andalkan (reliable)serta di susun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerinah (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada Peraturan Dalam Negeri No.13 Tahun 2006.Dinas Koperasi Usaha Kecildan MenengahKota Tangerang Selatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah pemerintah daerah kabupaten kota sebagai pengguna anggaran harus membuat pertanggung jawaban atas kewenangan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 232 ayat (5) di sebutkan bahwa dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan Keuangan Daerah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengambil judul “Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas KoperasiUsaha Kecil danMenengah Kota Tangerang Selatan)”

Item Type: Article
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Depositing User: Admin Perpustakaan UNPAM
Date Deposited: 27 Jan 2017 04:10
Last Modified: 27 Jan 2017 04:10
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/1584

Actions (login required)

View Item View Item