Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Di Hubungkan Dengan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Moh. Sutoro, . Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Di Hubungkan Dengan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Jurnal Surya Kencana Dua( Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ), III (1). pp. 63-754. ISSN 2356-2013

[img]
Preview
Text
Jurnal Surya Kencana Dua, vol 3. No. 1 juli 2016.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Tahun 2006 dipandang tahun yang paling revolusioner dalam sejarah eksistensi peradilan agama dalam tata hukum Indonesia. Pelimpahan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah kepada Peradilan Agama memberi isyarat pengakuan akan eksistensi peradilan agama sekaligus sebagai perwujudan bagi keinginan sebagian, bahkan seluruh umat Islam Indonesia untuk menyelesaikan sengketanya sesuai tuntunan syariat. Namun dalam praktiknya Sebelum adanya judicial reviewe Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah yang dalam praktiknya mengandung ketidakpastian hukum karena adanya persoalan yang bermula dari perbedaan penafsiran dalam menentukan forum mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang sedang dihadapinya yaitu adanya Choice of Forum dan adanya Choice of law yang pada akhirnya rumusan tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Kata Kunci :Kompetensi, Penyelesaian Sengketa, kepastian hukum

Item Type: Article
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Depositing User: Admin Perpustakaan UNPAM
Date Deposited: 01 Aug 2016 02:05
Last Modified: 06 Mar 2017 10:08
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/1386

Actions (login required)

View Item View Item