Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) di dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dihubungkan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota

Yoyon Mulyana Darusman, . (2015) Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) di dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dihubungkan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. Jurnal Surya Kencana Dua( Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ), 2 (2). ISSN 2356-2013

[img]
Preview
Text
Jurnal Surya Kencana Dua, Vol.2 No. 2 - Des 2015..pdf

Download (812kB) | Preview

Abstract

Dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetepkan dengan Undang-Undang. Kemudian dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 lebih lanjut menjelaskan i) dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang ii) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut iii) jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah harus dicabut. Dengan melihat ketentuan di atas bahwa untuk menetapkan “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” adalah hak subyektif dari seorang Presiden. Karena merupakan hak subyektif maka perlu ditetapkan dasar pertimbangan yang jelas tentang makna “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” agar hak subyektif dari seorang Presiden akan menjadi lebih objektif. Dalam penelitian merupakan penelitian yang bersifat yuridis deskriptif, di mana dengan menggunakan data yang bersifat sekunder kemudian dianalisis secara mendalam yang diharapkan dapat menghasilkan hasil yang baik. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa i) Perppu memiliki kedudukan secara yuridis di dalam hirarki perundang-undangan ii) Peraturan Perundang-undangan belum memberikan aturan-aturan yang dapat menjelaskan dasar-dasar dan ukuran-ukuran “kegentingan yang memaksa” dan iii) Perppu memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap tata laksana peraturan perundang-undangan terkait.

Item Type: Article
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Admin Perpustakaan UNPAM
Date Deposited: 01 Jul 2016 01:10
Last Modified: 12 Sep 2017 04:34
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/1377

Actions (login required)

View Item View Item