Proses Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Konstitusi Tertulis Dan Amandemen Undang-Undang Dasar Dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Yulita Pujilestari, . (2013) Proses Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Konstitusi Tertulis Dan Amandemen Undang-Undang Dasar Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. Jurnal Keguruan dan Imu Pendidikan, 1 (2). pp. 52-66. ISSN 2302-0865

[img] Text
Jurnal Keguruan & Ilmu Pendidikan, Vol.1 No.2 Maret 2013.doc
Restricted to Registered users only

Download (189kB)

Abstract

Pada tanggal 29 April 1945 dibentuk BPUPKI dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. dengan terbentuknya badan ini, bangsa Indonesia mendapat kesempatan secara legal untuk membicarakan dan mempersiapkan keperluan kemerdekaan Indonesia, antara lain mempersiapkan Undang-Undang Dasar yang berisi antara lain dasar negara, tujuan negara, bentuk negara, dan sistem pemerintahan. Pada tanggal 17 agustus 1945 saat berdirinya Negara Republik Indonesia atas dasar kekuatan hukum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, juga sudah ada yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia inilah yang pada waktu itu berkuasa sebagai Pemerintah Negara Republik Indonesia yang berdaulat dan berwenang untuk menerima pemindahan kekuasaan serta kedaulatan dari Pemerintah Kerajaan Belanda, mengesahkan serta menetapkan Undang-Undang Dasar yang telah merdeka dan berdaulat yang kemudian hari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Keinginan untuk memperjuangkan tegaknya hukum dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keinginan untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada daerah-daerah juga demikian menguat, sehingga kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah juga perlu diperkuat, untuk mencegah terjadinya disintegrasi. Pada akhirnya, keinginan yang teguh untuk membangun kesejahteraan rakyat, yang telah lama menjadi harapan dan impian, terasa demikian menguat pada era reformasi. Itulah antara lain, latar belakang keinginan dan aspirasi yang mengiringi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Namun perubahan itu dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilu 1999, yang diikuti oleh partai-partai politik, baik lama maupun baru, yang ternyata tidak menghasilkan kekuatan mayoritas. Dalam situasi seperti itu, dapat dipahami jika perumusan pasal-pasal perubahan penuh dengan kompromi-kompromi politik, yang tidak selalu mudah dipahami dari sudut pandang hukum tata negara. Kata kunci : Proses perumusan, Undang-undang dasar 1945, Amandemen

Item Type: Article
Subjects: L Education > L Education (General)
Depositing User: Admin Perpustakaan UNPAM
Date Deposited: 26 Mar 2016 01:29
Last Modified: 26 Mar 2016 01:29
URI: http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/1260

Actions (login required)

View Item View Item